Kompas.com - 12/08/2015, 16:21 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter mengatakan, pemerintah semestinya tidak secara cuma-cuma memberikan remisi kepada narapidana, terutama koruptor.

Pemberian remisi tanpa syarat tersebut tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1955 tentang pemberian remisi Dasawarsa Proklamasi RI.

Lalola menganggap, Keppres tersebut harus dihapus karena bertentangan dengan semangat pemberian efek jera kepada terpidana.

"Kita tunggu niat baik pemerintah mencabut peraturan itu dan buat peraturan baru yang kontekstual," ujar Lalola di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Lalola mengatakan, saat Keppres tersebut diteken tahun 1955, kasus korupsi di Indonesia tidak banyak dan belum begitu berkembang. Sementara saat ini, kata dia, korupsi sudah merajalela dan masif.

"Sekarang korupsi sudah jadi extraordinary crime. Kita harap Menkumham (Yasonna Laoly) ambil inisiatif karena ini kan representasi pemerintahan Jokowi-JK dalam memberantas korupsi," kata Lalola.

Kalau pun Keppres tersebut dipertahankan, kata Lalola, pemberiannya harus diperketat sebagaimana syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, semestinya beberapa syarat semestinya tetap diberlakukan terhadap tindak pidana luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional.

"Syarat tersebut sepatutnya juga berlaku dalam pemberian remisi dasawarsa hari kemerdekaan Indonesia karena baik secara hirarki peraturan hukum mau pun dari waktu pembentukan peraturan, PP 99 lebih tinggi posisinya dan baru dibandingkan Keppres 120," kata Lalola.

Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi sebelumnya mengatakan, sebanyak 118 ribu narapidana di Indonesia akan menerima remisi istimewa pada peringatan hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015. (baca: 118.000 Napi Bakal Terima Remisi Istimewa pada 17 Agustus)

Remisi tersebut, kata Akbar, diberikan secara cuma-cuma atau tanpa harus memenuhi syarat tertentu. Pemberian remisi dasawarsa merupakan remisi rutin sepuluh tahun sekali yang diberikan pemerintah sejak tahun 1955.

"Besarnya remisi seperdua belas dari lama hukuman, paling lama tiga bulan," kata Akbar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.