Usung Calon di Pacitan, PDI-P Berkoalisi dengan Hanura

Kompas.com - 10/08/2015, 16:59 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memastikan mengusung calon bupati di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, salah satu wilayah yang diperpanjang pembukaan pendaftaran peserta karena hanya ada calon tunggal. Adapun calon yang diusung adalah pasangan Bambang Susanto-Sri Retno Dhewanti hasil koalisi PDI-P dengan Partai Hanura.

"Di Pacitan, demi tanggung jawab terhadap hak rakyat menentukan pemimpinnya, PDI-P mengusung calon dan menjadi pelopor di dalam mengatasi calon tunggal," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (10/8/2015).

Hasto menuturkan, langkah mengusung calon kepala daerah di Pacitan merupakan upaya menunaikan hak konstitusional partai dalam mengajukan calon kepala daerah. PDI-P berkomitmen dan akan bekerja keras untuk memenangkan Bambang-Retno dalam Pilkada Pacitan.

Hasto menjelaskan, Bambang merupakan putra asli Pacitan yang berasal dari Kecamatan Punung dan berprofesi sebagai penilik SMP. Bambang diharapkan dapat menggarap jaringannya melalui profesi guru. Sedangkan Retni dinilai Hasto cukup populer di Pacitan dan dikenal sebagai figur yang berintegritas.

Dalam mengusung pasangan Bambang-Retno, PDI-P berkoalisi dengan Partai Hanura untuk memenuhi syarat minimal kepemilikan kursi di DPRD. Dari 40 kursi DPRD Pacitan, PDI-P hanya memiliki 6 kursi sehingga perlu tambahan minimal 2 kursi dari partai lain untuk dapat mengajukan calon kepala daerah.

Hasto berharap langkah PDI-P mengusung calon dalam pilkada Pacitan dapat diikuti partai lain, khususnya di daerah yang saat ini masih memiliki calon tidak lebih dari satu pasangan calon. Ia mendorong partai lain tetap mengusung calon kepala daerah meski yang dihadapi adalah calon petahana.

"Di Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, juga memiliki semangat yang sama, bahwa di balik pilkada, kemenangan memang menjadi target. Namun aspek konsolidasi partai, militansi dan ideologi juga dipertaruhkan,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum ada calon dari PDI-P dan Hanura, pelaksanaan Pilkada Pacitan terancam diundur sampai 2017 karena hanya memiliki satu calon, yaitu Indartato dan Yudi Sumbogo yang diusung Partai Demokrat.

PDI-P sebelumnya sempat membentuk Koalisi Pacitan Bersatu dengan merangkul Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, Partai Gerindra dan Partai Golkar. Koalisi tersebut mengusung pasangan Suyatno-Effendi Budi Wirawan. Namun di detik-detik akhir, pasangan calon Suyatno-Effendi batal didaftarkan.

Selain di Pacitan, PDI-P juga berusaha mengusung calon kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksanaan pilkada akan digelar serentak 9 Desember 2015 nanti.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.