Kompas.com - 10/08/2015, 07:05 WIB
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Divisi Pembinaan dan Hukum Polri Irjen Iriawan menegaskan, registrasi dan identifikasi untuk kendaraan bermotor serta penerbitan izin mengemudi merupakan wewenang Polri. Penegasan itu terkait digugatnya wewenang Polri dalam hal-hal tersebut oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) di Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu sudah memasuki tahap sidang perdana di MK. "Wewenang itu tidak bertentangan. Sudah ada regulasi atau undang-undang yang mengatur wewenang Polri itu," ujar Iriawan kepada Kompas.com, Senin (10/8/2015).

Iriawan memaparkan, wewenang tersebut tertuang di Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Iriawan menegaskan, Polri adalah pelaksana UU.

"Pasal itu berisi soal wewenang Polri di dalam mengeluarkan SIM, STNK, dan BPKB. Jadi, sudah jelas dan ada regulasi yang mengatur kewenangan tersebut," kata dia.

Lantas, apa tanggapan Polri terhadap gugatan itu sendiri? Iriawan enggan menanggapinya. Ia mengatakan, gugatan ittu merupakan hak setiap warga negara.

Diketahui, permohonan gugatan wewenang Polri itu telah memasuki sidang perdana di MK pada Kamis 6 Agustus 2015 yang lalu. Penggugat mempersoalkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal itu menjadi dasar Polri melakukan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, serta menerbitkan surat izin mengemudi.

"Jika melihat konsep dasar kepolisian sebagaimana yang dimaksud konstitusi, kewenangan tidak ditemukan. Dua UU itu secara salah kaprah memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mengurus hal-hal teknis," kata kuasa hukum Koreksi, Erwin Natoesmal, dalam sidang.

Koreksi membandingkan wewenang itu di Indonesia dengan negara lain. Di Malaysia, urusan itu dikerjakan Departemen Transportasi Darat. Model serupa diterapkan di Singapura, Inggris, India, dan Amerika Serikat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Nasional
Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Nasional
Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Nasional
Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

Nasional
Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen TNI Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen TNI Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Nasional
Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Nasional
Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Nasional
Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Nasional
Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Nasional
Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Nasional
Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Nasional
Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang

Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.