Pasal Penghinaan Jangan Sampai Membunuh Demokrasi

Kompas.com - 08/08/2015, 21:47 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu berpendapat  pasal penghinaan terhadap presiden sebenarnya berguna untuk menjaga wibawa Presiden.

Meskipun demikian, ia menilai pasal tersebut perlu dilengkapi penjelasan tambahan sehingga tidak menutup hak-hak warga negara untuk memberikan kritik terhadap presiden.

"Di satu sisi boleh saja untuk menjaga kewibawaan presiden, tetapi jangan sampai membunuh demokrasi," ujar Masinton, saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Masinton, harus dibedakan antara penghinaan dengan kritik. Secara universal, penghinaan tentu tidak diperbolehkan, baik terhadap presiden maupun terhadap rakyat biasa.

Terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat kembali pasal penghinaan bagi Presiden, menurut Masinton, perlu dikaji secara mendalam.

DPR yang diberi kewenangan untuk membahas RUU KUHP perlu mengantisipasi agar pasal tersebut tidak disalahgunakan sehingga membungkam kritik terhadap penguasa.

Menurut dia, DPR akan berupaya untuk memberikan pemaknaan, termasuk memisahkan mana-mana saja yang dikategorikan sebagai penghinaan dan mana yang dikategorikan sebagai kritik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan sampai pasal ini jadi pasal karet. Itu akan kita bahas sejelas-jelasnya dan secara detail, agar jangan sampai membungkam suara kritis," kata Masinton.

Dalam Pasal 263 RUU KUHP, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden kembali diusulkan menjadi undang-undang. Padahal, pasal tersebut sebenarnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Saat itu MK berpandangan bahwa pasal tersebut merupakan pasal yang diadopsi dari kolonialisme, dan tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.