Rutan KPK Pengap, Istri Gatot Pujo Minta Dipindah ke Rutan Pondok Bambu

Kompas.com - 07/08/2015, 11:32 WIB
Istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015). Evy dan Gatot diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN). TRIBUNNEWS / HERUDINIstri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015). Evy dan Gatot diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, meminta agar lokasi penahanannya dipindahkan dari rumah tahanan KPK ke rutan Pondok Bambu. Permintaan itu disampaikan Evy kepada pimpinan KPK melalui surat.

"Saya datang ke sini dalam rangka menyampaikan surat kepada pimpinan KPK kiranya dalam hal ini ibu Evy bisa dipindahkan ke rutan Pondok Bambu," ujar pengacara Evy, Razman Nasution di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Razman mengatakan, Evy mengeluhkan kondiri ruangan tahanan KPK yang pengap karena tidak ada ventilasi udara. Terlebih lagi, kata Razman, sebelum ditahan KPK, Evy baru dioperasi rahimnya. (baca: Nasdem Minta Gatot Pujo Tak Kaitkan Kasusnya dengan Politik)

"Beliau kan baru saja operasi di bagian rahim. Beliau itu juga punya penyakit asma yang cukup serius," kata Razman.

Menurut Razman, Evy merasa kurang dapat bersosialisasi di rutan KPK karena keadaannya yang terlalu tertutup. Ia berharap di rutan Pondok Bambu nanti Evy dapat lebih leluasa berinteraksi dengan lingkungannya. (baca: Tolak Disebut Otak Suap, Gatot Pujo Sebut Kaligis Inisiator Gugatan PTUN)

"Kita berharap beliau bisa dipindahkan supaya bisa bersosialisasi," kata Razman.

KPK resmi menahan Gatot dan Evy pada Senin (3/8/2015) malam, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (28/7/2015). Keduanya diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pengembangan kasusnya, KPK menduga Gatot dan Evi sebagai pihak penyuap hakim PTUN Medan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner.

Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan. Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumut.

Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga hanya menjalankan perintah atasannya untuk menyuap hakim PTUN Medan agar gugatannya dimenangkan. Dalam kasus ini, KPK juga menjerat OC Kaligis sebagai tersangka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Nasional
Pengamat Duga Moeldoko hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Pengamat Duga Moeldoko hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Nasional
Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Nasional
Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Nasional
Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Nasional
KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Nasional
Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Nasional
Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X