Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kirim Surat Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada

Kompas.com - 06/08/2015, 23:50 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
- Juru bicara Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait polemik calon tunggal kepala daerah. Surat itu berasal dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendesak Jokowi menerbitkan perppu untuk polemik calon tunggal kepala daerah.

"Kebetulan saya sebagai jubir (di Demokrat). Pak SBY sudah kirim surat kepada Jokowi menawarkan solusi soal perppu pilkada ini. Kami mendesak agar Presiden mengeluarkan perppu ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Dede kepada wartawan usai dilantik menjadi Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis, (6/8/2015).

Dede menilai, perlunya perppu ini dikeluarkan untuk menjembatani polemik calon tunggal di pilkada ini. Jika terjadi apa-apa, perppu itu bisa berbicara. KPU dan Bawaslu tidak bisa apa-apa jika tidak adanya aturan yang dibuat sebelumnya.

"Perppu ini misalnya untuk mengatasi, calonnya cuma satu, apa calonnya langsung dimenangkan, atau gimana? Ini harus dirumuskan dalam perppu tersebut. Jadi, perppu itu harus memberikan langkah-langkah," katanya.

Dede mengimbau agar presiden harus tegas soal ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Terpenting, lanjut dia, ini merupakan hak demokrasi rakyat.

"Ini hak demokrasi, yang kita perjuangkan disini adalah hak demokrasi rakyat. Jangan sampai matinya demokrasi ini gara-gara engga ada calon yang bertanding," kata mantan wakil gubernur Jawa Barat itu.

"Urusan calonnya baik atau buruk itu urusan belakangan, tapi, masa calonnya cuma satu?" pungkas Dede.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com