Kompas.com - 06/08/2015, 12:37 WIB
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui seusai mengikuti rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui seusai mengikuti rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).
Penulis Noviana
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam pencarian solusi atas masalah calon tunggal kepala daerah. Ia mengatakan, KPU maupun Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sama-sama ingin mengatasi masalah tersebut agar pemilihan kepala daerah di tujuh wilayah dengan calon tunggal dapat terselenggara tahun ini.

"Saya kira tidak ada intervensinya. Kecuali begitu kami datang, kami merem saja (dan bilang), 'Sudah, kami ikut'," kata Hadar saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

Ia yakin bahwa apabila KPU sudah sepakat dan mengeluarkan keputusan, hal itu dimaksudkan untuk manfaat yang lebih besar. Ia juga yakin bahwa keputusan apa pun yang akan diambil KPU tidak melanggar aturan.

"Jadi, kalau kami ketok, kami meyakini ini punya manfaat besar, tidak melanggar UU, dan ini keputusan kami. Jadi, tidak ada intervensi," kata Hadar.

Hingga akhir masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus 2015, ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). Daerah-daerah tersebut terancam batal menggelar pilkada pada 9 Desember 2015 karena peraturan KPU mensyaratkan pilkada harus diikuti sekurangnya dua pasangan calon.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan surat rekomendasi berupa perpanjangan waktu pendaftaran calon bagi tujuh daerah tersebut.

Untuk merespons rekomendasi itu, KPU menggelar rapat pleno pada Rabu malam, tetapi tidak dapat menghasilkan keputusan karena peserta tidak kuorum. KPU melanjutkan rapat pleno pada hari ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
Cara Akses 'Telemedicine' dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Cara Akses "Telemedicine" dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Nasional
Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Profil Pusat Pengadaan TNI, Sebuah Organisasi Baru di Mabes TNI

Nasional
Bentrokan Warga di Sorong, Polri Sebut 19 Orang Meninggal Dunia

Bentrokan Warga di Sorong, Polri Sebut 19 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Polri Akan Tindak Lanjuti Laporan Teknisi AC Korban Mafia Tanah di Jakbar

Polri Akan Tindak Lanjuti Laporan Teknisi AC Korban Mafia Tanah di Jakbar

Nasional
KPK Amankan Dokumen Aliran Dana Saat Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan

KPK Amankan Dokumen Aliran Dana Saat Geledah Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Kemenkes Sediakan Layanan Telemedicine dan Paket Obat Covid-19 untuk Pasien Omicron

Kemenkes Sediakan Layanan Telemedicine dan Paket Obat Covid-19 untuk Pasien Omicron

Nasional
Masuk Indonesia via Bali atau Kepri Boleh Gunakan Kapal Pesiar dan Yacht

Masuk Indonesia via Bali atau Kepri Boleh Gunakan Kapal Pesiar dan Yacht

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Dirut PT DNK sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa Dirut PT DNK sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.