Kompas.com - 04/08/2015, 21:07 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo Kompas.com/SABRINA ASRILJaksa Agung HM Prasetyo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung tak bisa melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus itu berbeda dengan kasus dugaan suap yang ditangani KPK yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.

"Itu kan lain kasusnya. Kalau yang ditangani KPK kan kasus tangkap tangan suap. Kalau yang ditangani Kejagung kasus bansos," ujar Prasetyo di istana kepresidenan, Selasa (4/8/2015).

Meski demikian, kata Prasetyo, pihak Kejaksaan akan berkoordinasi agar tidak saling bertabrakan dalam penanganan perkara.

"Kami akan lakukan terus (koordinasi), sudah ada pembicaraan. Seperti apa teknisnya, itu nanti," kata dia.

Minta ditangani KPK

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, meminta kasus dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditangani kejaksaan diusut oleh KPK. Kasus korupsi dana bansos dan dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini saling terkait.

Menurut kuasa hukum Gatot dan Evy, kliennya minta kasus dana bansos dan yang lain diproses hukum oleh KPK untuk mempermudah penyidikan sampai persidangan.

KPK menahan Gatot dan Evy terkait kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pada 28 Juli, KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut. Kasus yang menjadikan Gatot dan Evy sebagai tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di gedung PTUN Medan, 9 Juli.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemprov Sumut, yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumut. Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan korupsi bansos di Pemprov Sumut. Dalam penyuapan ini, Gerry diduga hanya menjalankan perintah atasannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: 9 Orang WN India Positif Covid-19, Jalani Isolasi di Hotel

Kemenkes: 9 Orang WN India Positif Covid-19, Jalani Isolasi di Hotel

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, Buku Tabungan hingga Kartu ATM Disita

Kasus Suap Penyidik KPK, Buku Tabungan hingga Kartu ATM Disita

Nasional
Fakta-fakta Penyidik KPK Stepanus Robin, Potensi Istimewa yang Terjerat Suap

Fakta-fakta Penyidik KPK Stepanus Robin, Potensi Istimewa yang Terjerat Suap

Nasional
Polisi Sita Miliaran Rupiah hingga Triliunan Mata Uang Zimbabwe di Kasus EDCCash

Polisi Sita Miliaran Rupiah hingga Triliunan Mata Uang Zimbabwe di Kasus EDCCash

Nasional
Pemerintah Buka Posko THR, Bisa Diakses Daring dan Luring

Pemerintah Buka Posko THR, Bisa Diakses Daring dan Luring

Nasional
132 WN India Masuk ke Indonesia, Kemenkes: Kebanyakan Ibu Rumah Tangga dan Anak-anak

132 WN India Masuk ke Indonesia, Kemenkes: Kebanyakan Ibu Rumah Tangga dan Anak-anak

Nasional
Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Nasional
Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Nasional
Prabowo Ungkap dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Prabowo Ungkap dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Nasional
Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Nasional
100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Nasional
Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Nasional
Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik Asal Polri yang Ditindak KPK

Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik Asal Polri yang Ditindak KPK

Nasional
Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X