Pejabat dan Mantan Pejabat Pemprov Sumut Diperiksa Kejaksaan

Kompas.com - 03/08/2015, 20:55 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/4/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa empat pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Senin (3/8/2015). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di tubuh pemerintahan tersebut.

Keempat pejabat itu adalah mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Baharudin Siagian, Sekretaris Pemprov Sumut Hasban Ritonga dan Asisten Pemerintahan Pemprov Sumut Silaen Hasiholan.

"Kita ingin mengetahui kronologi soal dana bansos itu. Bagaimana proses dan sebagainya," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana di kantornya, Senin.

Tony memastikan belum ada tersangka dalam perkara tersebut. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa sejumlah pejabat lainnya, salah satunya adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Namun, Tony tidak dapat memastikan waktu pemeriksaan tersebut.

Terkait pemeriksaan Gatot sendiri, Tony akan berkoordinasi dengan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, KPK telah menetapkan Gatot sebagai tersangka perkara suap.

Hasban Ritonga, salah seorang saksi yang diperiksa mengatakan, pemeriksaan dirinya dilakukan dari pukul 09.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Saat waktu selesainya pemeriksaan Hasban, pemeriksaan ketiga saksi lainnya belum rampung.

"Saya ditanya 20 pertanyaan. Pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya pada jabatan saat itu," ujar Hasban.

Hasban tidak bersedia ditanya soal substansi perkara. Namun, dia akan mengungkapkan apa yang diketahuinya soal Bansos tersebut kepada penyidik.

Kronologi

Perkara dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 2014 lalu. Penyelidikan itu dipotong oleh Tim hukum Pemprov Sumatera Utara.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X