Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasangan Bakal Calon Ini Mengaku Dimintai PKPI Rp 1,6 Miliar dan Gerindra Rp 2,5 Miliar

Kompas.com - 03/08/2015, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Asmadi Lubis bersama Jisman Hutapea gagal menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir. Mereka batal maju karena dimintai "mahar" dalam jumlah besar oleh partai yang akan mengusungnya.

"Di PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) kami diminta Rp 1,6 miliar, sementara di Gerindra Rp 2,5 miliar," kata Jisman, Senin (3/8/2015) di Jakarta.

Jisman yang merupakan kader PKPI ini menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI Toba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak," kata Jisman.

Setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari PKPI, Jisman bersama Asmadi pun mencoba mencari dukungan lain dari Partai Gerindra. Asmadi kebetulan adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir. Rekomendasi DPC Gerindra setempat sudah keluar untuk pasangan ini. Namun, di tingkat pusat, mereka kembali dimintai "mahar" sebesar Rp 2,5 miliar. Sebab, Poltak Sitorus sudah menyetor uang dengan jumlah sebesar Rp 2,5 miliar itu.

"Pak Hasyim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra) yang minta uangnya," kata Jisman.

Jisman mengaku sudah melaporkannya ke Panwaslu hingga PTUN setempat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah tuduhan Jisman. Dia curiga yang meminta "mahar" kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra. (baca: Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati)

Adapun Plt Ketua Umum PKPI Isran Noor mengaku tidak tahu menahu mengenai pengakuan itu. Isran mengaku belum banyak terlibat dalam proes penjaringan kepala daerah karena baru saja menjabat sebagai Ketum PKPI, menggantikan Sutiyoso yang menjabat sebagai Kepala BIN.

Namun, Isran mengaku akan segera mencari tahu kebenaran tentang pengakuan Jisman. Dia akan memanggil Jisman untuk meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan. (baca: Ketum PKPI Akan Selidiki soal "Mahar" Rp 1,6 Miliar untuk Jadi Calon Bupati)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Mantan Kader Demokrat Deklarasi Dukung Anies-Muhaimin

Mantan Kader Demokrat Deklarasi Dukung Anies-Muhaimin

Nasional
Kampanye di Bengkulu, Anies Siapkan Program Pasar Amin agar Pedagang Mudah Dapat Kredit

Kampanye di Bengkulu, Anies Siapkan Program Pasar Amin agar Pedagang Mudah Dapat Kredit

Nasional
Kesultanan Kutai Kartanegara Minta Ganjar Anggarkan Dana Kerajaan jika Jadi Presiden

Kesultanan Kutai Kartanegara Minta Ganjar Anggarkan Dana Kerajaan jika Jadi Presiden

Nasional
Sejumlah Advokat Somasi Jokowi Karena Dampak Putusan MK yang Beri Jalan Gibran Cawapres

Sejumlah Advokat Somasi Jokowi Karena Dampak Putusan MK yang Beri Jalan Gibran Cawapres

Nasional
Jokowi Sebut Mobil Praktik SMKN 5 Kupang Sudah Lama, Bakal Kirim yang Baru

Jokowi Sebut Mobil Praktik SMKN 5 Kupang Sudah Lama, Bakal Kirim yang Baru

Nasional
Kemenkes: Mycoplasma Pneumoniae Bukan Penyakit Baru, Sudah Ada Sejak Sebelum Covid

Kemenkes: Mycoplasma Pneumoniae Bukan Penyakit Baru, Sudah Ada Sejak Sebelum Covid

Nasional
Pesan Menkumham kepada Lulusan Poletkip dan Poltekim: Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Pesan Menkumham kepada Lulusan Poletkip dan Poltekim: Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR: Hak Warga Jakarta Dikebiri jika Gubernur Ditunjuk Presiden

Pimpinan Komisi II DPR: Hak Warga Jakarta Dikebiri jika Gubernur Ditunjuk Presiden

Nasional
Istana Belum Berencana Tempuh Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo

Istana Belum Berencana Tempuh Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo

Nasional
Soal Penunjukan Gubernur oleh Presiden di Draf RUU DKJ, Istana: Itu RUU Inisiatif DPR

Soal Penunjukan Gubernur oleh Presiden di Draf RUU DKJ, Istana: Itu RUU Inisiatif DPR

Nasional
Menyesal Tak Jadi Cawapres Sejak Muda, Cak Imin: Maklum Bukan Anak Presiden

Menyesal Tak Jadi Cawapres Sejak Muda, Cak Imin: Maklum Bukan Anak Presiden

Nasional
Draf RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Pengamat: 'Pilot Project' Hapus Desentralisasi

Draf RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Pengamat: "Pilot Project" Hapus Desentralisasi

Nasional
Pernah Dapat Makan Siang Gratis untuk Siswa di AS, Jubir TKN: Ini Solusi Konkret Bantu Keluarga Pra-Sejahtera

Pernah Dapat Makan Siang Gratis untuk Siswa di AS, Jubir TKN: Ini Solusi Konkret Bantu Keluarga Pra-Sejahtera

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah dalam Debat Dihilangkan

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah dalam Debat Dihilangkan

Nasional
6 Anak Terkonfirmasi Mycoplasma Pneumoniae, Paling Kecil Usia 3 Tahun

6 Anak Terkonfirmasi Mycoplasma Pneumoniae, Paling Kecil Usia 3 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com