Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2015, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Asmadi Lubis bersama Jisman Hutapea gagal menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir. Mereka batal maju karena dimintai "mahar" dalam jumlah besar oleh partai yang akan mengusungnya.

"Di PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) kami diminta Rp 1,6 miliar, sementara di Gerindra Rp 2,5 miliar," kata Jisman, Senin (3/8/2015) di Jakarta.

Jisman yang merupakan kader PKPI ini menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI Toba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak," kata Jisman.

Setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari PKPI, Jisman bersama Asmadi pun mencoba mencari dukungan lain dari Partai Gerindra. Asmadi kebetulan adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir. Rekomendasi DPC Gerindra setempat sudah keluar untuk pasangan ini. Namun, di tingkat pusat, mereka kembali dimintai "mahar" sebesar Rp 2,5 miliar. Sebab, Poltak Sitorus sudah menyetor uang dengan jumlah sebesar Rp 2,5 miliar itu.

"Pak Hasyim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra) yang minta uangnya," kata Jisman.

Jisman mengaku sudah melaporkannya ke Panwaslu hingga PTUN setempat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah tuduhan Jisman. Dia curiga yang meminta "mahar" kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra. (baca: Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati)

Adapun Plt Ketua Umum PKPI Isran Noor mengaku tidak tahu menahu mengenai pengakuan itu. Isran mengaku belum banyak terlibat dalam proes penjaringan kepala daerah karena baru saja menjabat sebagai Ketum PKPI, menggantikan Sutiyoso yang menjabat sebagai Kepala BIN.

Namun, Isran mengaku akan segera mencari tahu kebenaran tentang pengakuan Jisman. Dia akan memanggil Jisman untuk meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan. (baca: Ketum PKPI Akan Selidiki soal "Mahar" Rp 1,6 Miliar untuk Jadi Calon Bupati)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Nasional
Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Nasional
Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com