Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasangan Bakal Calon Ini Mengaku Dimintai PKPI Rp 1,6 Miliar dan Gerindra Rp 2,5 Miliar

Kompas.com - 03/08/2015, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Asmadi Lubis bersama Jisman Hutapea gagal menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir. Mereka batal maju karena dimintai "mahar" dalam jumlah besar oleh partai yang akan mengusungnya.

"Di PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) kami diminta Rp 1,6 miliar, sementara di Gerindra Rp 2,5 miliar," kata Jisman, Senin (3/8/2015) di Jakarta.

Jisman yang merupakan kader PKPI ini menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI Toba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak," kata Jisman.

Setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari PKPI, Jisman bersama Asmadi pun mencoba mencari dukungan lain dari Partai Gerindra. Asmadi kebetulan adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir. Rekomendasi DPC Gerindra setempat sudah keluar untuk pasangan ini. Namun, di tingkat pusat, mereka kembali dimintai "mahar" sebesar Rp 2,5 miliar. Sebab, Poltak Sitorus sudah menyetor uang dengan jumlah sebesar Rp 2,5 miliar itu.

"Pak Hasyim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra) yang minta uangnya," kata Jisman.

Jisman mengaku sudah melaporkannya ke Panwaslu hingga PTUN setempat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah tuduhan Jisman. Dia curiga yang meminta "mahar" kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra. (baca: Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati)

Adapun Plt Ketua Umum PKPI Isran Noor mengaku tidak tahu menahu mengenai pengakuan itu. Isran mengaku belum banyak terlibat dalam proes penjaringan kepala daerah karena baru saja menjabat sebagai Ketum PKPI, menggantikan Sutiyoso yang menjabat sebagai Kepala BIN.

Namun, Isran mengaku akan segera mencari tahu kebenaran tentang pengakuan Jisman. Dia akan memanggil Jisman untuk meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan. (baca: Ketum PKPI Akan Selidiki soal "Mahar" Rp 1,6 Miliar untuk Jadi Calon Bupati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com