Din Syamsuddin: Tak Ada Kata Haram dalam Fatwa MUI soal BPJS Kesehatan

Kompas.com - 01/08/2015, 18:56 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin AGUS SUSANTOKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


MAKASSAR, KOMPAS.com –
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menegaskan, tidak ada pernyataan haram di dalam hasil kesimpulan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa waktu lalu.

Pernyataan Din ini sekaligus mengklarifikasi sejumlah pemberitaan di media masa yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram.

“Secara umum saya memahaminya, itu tidak ada satu pun kata yang menegaskan bahwa BPJS Kesehatan itu haram. Dalam kesimpulan itu tidak ada satu pun yang menegaskan itu haram,” kata Din saat dijumpai di area Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sabtu (1/8/2015).

Din mengaku terkejut mengapa hasil kesimpulan Komisi Fatwa itu bocor ke publik. Menurut dia, seharusnya hasil kesimpulan tersebut dibahas terlebih dahulu di tingkat rapat pimpinan MUI yang rencananya akan digelar pekan depan setelah Muktamar Muhammadiyah. (Baca: BPJS Kesehatan Merasa Sudah Jalankan Prinsip Syariah)

“Apakah itu nantinya berbentuk fatwa atau rekomendasi, itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah melalui pernyataan tertulis,” ujarnya.

Meski begitu, Din mengamini, jika berdasarkan sudut pandang Komisi Fatwa MUI terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan pemerintah di dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Catatan itu diantaranya BPJS Kesehatan dianggap mengandung unusur gharar (ketidakjelasan), maisir (memiliki unsur pertaruhan) dan riba.

“Oleh karena itu hal ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah karena masyarakat saat ini memandang pentingnya hal-hal yang berbau syariah,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek sebelumnya menyatakan bahwa BPJS tidak terganggu meski ada fatwa MUI. (baca: Menkes Pastikan BPJS Kesehatan Tidak Terganggu Fatwa MUI)

Nila mengaku memantau reaksi masyarakat melalui berita di media massa setelah adanya fatwa MUI tentang BPJS. Menurut Nila, masyarakat tetap memerlukan BPJS sebagai program jaminan kesehatan.

Meski demikian, Nila menyatakan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (JSN) akan berdialog dengan MUI. (baca: Presiden Instruksikan BPJS Kesehatan Berdialog dengan MUI)

Ia menyebutkan, Dewan JSN telah mengirimkan surat permohonan dialog pada MUI. Menurut Nila, Dewan JSN telah menyiapkan bahan yang akan disampaikan kepada MUI.

"Jadi kita ingin tahu, mendiskusikannya dengan MUI," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X