Presiden Instruksikan BPJS Kesehatan Berdialog dengan MUI

Kompas.com - 31/07/2015, 15:14 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah) dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto (kiri) sebelum dimulainya rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7). Rapat tersebut membahas percepatan realisasi program bantuan untuk rakyat terkait bantuan sosial dan permodalan. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah) dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto (kiri) sebelum dimulainya rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7). Rapat tersebut membahas percepatan realisasi program bantuan untuk rakyat terkait bantuan sosial dan permodalan.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris untuk berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Presiden akan menunggu hasil dialog itu untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah pengelolaan dana yang dihimpun BPJS Kesehatan.

"Menteri kesehatan dan Kepala BPJS, untuk melakukan dialog dengan MUI, meminta konfirmasi klarifikasi dua hari lalu. Antara BPJS dan Bu Nila sudah melakukan pertemuan hari ini," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2015).

Andi menjelaskan, pertemuan perwakilan pemerintah dengan MUI akan dilakukan setelah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selesai pada pekan depan. Setelah bertemu MUI, Menkes akan langsung melapor kepada Presiden.

"Kami akan mencari titik temu. Dalam hal ini, poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari, apakah memang harus ada modifikasi atau memang sistem itu sudah cukup," ucap Andi.

MUI sebelumnya menganggap BPJS Kesehatan masih belum memenuhi syariah Islam. Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin menjelaskan, yang menjadi persoalan adalah sistem pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

Menurut Ma'ruf, masyarakat tidak tahu uangnya diinvestasikan ke mana. Dalam transaksi syariah, tidak boleh menimbulkan maisir dan gharar. Maisir adalah memperoleh keuntungan tanpa bekerja, yang biasanya disertai unsur pertaruhan atau spekulasi, sementara gharar secara terminologi adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan, yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

"Kalau itu dibiarkan diinvestasikan tanpa syariah, ada maisir-nya, seperti berjudi, karena uang itu bisa diinvestasikan ke mana saja," ujar Ma'ruf saat dijumpai di kantornya, Kamis (30/7/2015).

Karena itu, dari dua unsur itu, BPJS Kesehatan dianggap belum bisa memenuhi syariah. Seharusnya, pada saat akad, peserta BPJS diberikan pengetahuan lengkap sehingga uang yang disetorkannya benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang memenuhi syariat Islam.

Tak hanya itu, Ma'ruf melanjutkan, BPJS Kesehatan juga melakukan riba, sesuatu yang dilarang dalam Islam. Riba diperoleh BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X