Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2015, 01:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 40 orang pilot pesawat udara tanpa awak atau drone yang tergabung dalam komunitas hobi, asosiasi, jurnalis, dan hobby shop, serta beberapa pemerhati, Kamis (30/7/2015) malam, bertemu di Jakarta untuk mengumpulkan pandangan atas terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak.

Para pilot drone sepakat akan berupaya bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk menyampaikan pandangan. Pandangan penting yang mengemuka adalah terkait izin dalam menerbangkan drone. Para peserta pertemuan tidak menolak adanya izin tersebut namun dengan berbagai catatan.

Izay, seorang pehobi drone yang ikut dalam pertemuan mengatakan, peraturan menteri harusnya bisa mengakomodasi semua kalangan yang berkepentingan termasuk yang menggunakan drone sebagai hobi. Sebab pehobi drone jumlahnya sangat banyak.

Menurutnya, ada poin yang mengganjal dalam peraturan menteri tersebut, di antaranya adalah keharusan melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan pemerintah daerah saat mengoperasikan drone berkamera. Baca: Memotret Menggunakan "Drone" di Indonesia Harus Ada Izin

"Para pehobi biasanya menerbangkan drone cuma ingin memotret keindahan alam dari udara, secara pribadi saya keberatan kalau sekadar hobi harus mengurus izin tiap kali terbang memotret," ujarnya.

Sedangkan Boby Goenawan, praktisi dari jurnalis, mengatakan bahwa izin seharusnya bisa disesuaikan. Akan tidak mungkin mengurus izin terbang terlebih dahulu saat adanya peristiwa yang berlangsung cepat. "Jangan sampai peraturan menteri itu bertentangan dengan UU yang melindungi pers (UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)," katanya.

James TK, seorang praktisi aerial yang juga hadir dalam pertemuan, berharap bahwa para pegiat pesawat udara tanpa awak dalam waktu dekat segera bisa duduk satu meja dengan pemangku kebijakan, bukan hanya dengan Kementerian Perhubungan, namun juga pihak Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri.

Sebuah seminar khusus akhirnya akan dirancang untuk mengupas lebih dalam peraturan menteri ini, dan hasilnya diharapkan memberi masukan untuk kebijakan selanjutnya.

Lisensi

Para peserta pertemuan mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah sepakat menggunakan drone dengan etika dan bertanggung jawab. Komunitas maupun asosiasi selalu mengkampanyekan pentingnya keamanan dalam menerbangkan drone.

Indra Wirawan, salah seorang pelaku usaha di bidang teknologi drone, bahkan mengatakan tiap orang yang membeli drone di tempatnya telah dia data. "Kami tidak menjual drone ke pembeli di bawah umur 18 tahun, kalaupun ingin beli harus ada orang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Dia menambahkan, di beberapa negara ada ketentuan, para pilot drone wajib memiliki lisensi ketika menerbangkan drone dengan berat di atas 7 kilogram. Karena berat di atas itu sangat berbahaya bagi keselamatan orang banyak.

Beberapa peserta lebih sepakat jika seorang pilot drone wajib memiliki lisensi atau izin sesuai kelas atau berat drone. "Beda dengan isi peraturan menteri perhubungan, yang malah harus melampirkan surat izin tiap menerbangkan drone untuk memotret," ujar Boby.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Proyek Pulau Rempang

Menteri Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Proyek Pulau Rempang

Nasional
PKB Ingin 'Disiplinkan' Menag Gara-gara Ucapannya, Gus Yaqut: Ya Monggo

PKB Ingin "Disiplinkan" Menag Gara-gara Ucapannya, Gus Yaqut: Ya Monggo

Nasional
Kunjungi Galangan Kapal Selam di Jerman, KSAL: Kami Ajukan ke Kemenhan Mana yang Cocok

Kunjungi Galangan Kapal Selam di Jerman, KSAL: Kami Ajukan ke Kemenhan Mana yang Cocok

Nasional
MK Tak Masalah Proses Penetapan UU Ciptaker Tak Selaras UUD 1945

MK Tak Masalah Proses Penetapan UU Ciptaker Tak Selaras UUD 1945

Nasional
Momen Ganjar, Moeldoko, dan Hary Tanoe Satu Panggung Rayakan HUT PSMTI

Momen Ganjar, Moeldoko, dan Hary Tanoe Satu Panggung Rayakan HUT PSMTI

Nasional
Saksi Sebut Beri Rp 100 Juta ke Perusahaan Rafael Alun untuk Pendampingan Pajak

Saksi Sebut Beri Rp 100 Juta ke Perusahaan Rafael Alun untuk Pendampingan Pajak

Nasional
Soal Bakal Cawapres Ganjar, Puan: Nama-nama yang Masuk Punya Kesempatan Sama

Soal Bakal Cawapres Ganjar, Puan: Nama-nama yang Masuk Punya Kesempatan Sama

Nasional
Jokowi Antarkan SBY hingga Mobil Sebelum Tinggalkan Istana Bogor

Jokowi Antarkan SBY hingga Mobil Sebelum Tinggalkan Istana Bogor

Nasional
Bantah 'Main Uang' di Proyek Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Kalau Ada, Saya Berhenti Jadi Menteri

Bantah "Main Uang" di Proyek Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Kalau Ada, Saya Berhenti Jadi Menteri

Nasional
Mahfud atau Khofifah, Mana Lebih Cocok Dampingi Ganjar Jadi Cawapres?

Mahfud atau Khofifah, Mana Lebih Cocok Dampingi Ganjar Jadi Cawapres?

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pelarangan Senjata Nuklir Dibawa ke Rapat Paripurna, Akan Disahkan Jadi UU

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pelarangan Senjata Nuklir Dibawa ke Rapat Paripurna, Akan Disahkan Jadi UU

Nasional
Tanggal 3 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
Politikus PPP Ungkap Mahfud dan Khofifah Sudah Bertemu Megawati

Politikus PPP Ungkap Mahfud dan Khofifah Sudah Bertemu Megawati

Nasional
Laut Indonesia Disebut Punya Banyak “Internal Wave”, Kapal Selam Tak Berani Masuk

Laut Indonesia Disebut Punya Banyak “Internal Wave”, Kapal Selam Tak Berani Masuk

Nasional
Hadapi Ancaman ke Depan, TNI AL Jajaki Pembelian Kapal Selam dan Kembangkan Satelit Militer

Hadapi Ancaman ke Depan, TNI AL Jajaki Pembelian Kapal Selam dan Kembangkan Satelit Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com