Kompas.com - 30/07/2015, 19:59 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, kasus penganiayaan pengemudi Go-Jek yang berujung damai tak dapat disamakan dengan kasus Hakim Sarpin yang melaporkan Komisioner Komisi Yudisial (KY).

"Beda dong, enggak bisa disama-samakan itu," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Kamis (30/7/2015).

Pria yang akrab disapa Buwas itu menyebut, penganiayaan pengemudi ojek konvensional terhadap pengemudi Go-Jek adalah pelanggaran pidana ringan. Kasus itu bisa berujung damai jika kedua belah pihak menyetujuinya dan menyepakatinya di depan polisi.

"Bisa saja penyidik mengabulkan permintaan kedua belah pihak itu," ujar Buwas.

"Apalagi kalau dia (kedua belah pihak) mikir, 'Kalau maju sidang, malah repot'. Jadi ya sudah kita berdamai saja, lalu mereka sampaikan ke polisi mau damai. Itu bisa saja," ucapnya.

Buwas tidak menjawab saat ditanya apakah penganiayaan yang mengakibatkan seseorang terluka merupakan delik pidana, yang berarti bahwa polisi harus terus mengusut perkara tanpa perlu laporan polisi. Lagi pula, Buwas mengaku tidak mengetahui apakah benar upaya damai antara pengemudi ojek dan pengemudi Go-Jek diinisiasi oleh penyidik kepolisian yang menangani perkara itu.

"Itu kata siapa (yang mendamaikan polisi)? Jangan-jangan itu katanya-katanya saja," ujar Buwas.

Buwas berketetapan bahwa penyidik tak dapat memediasi perkara. Prinsip itulah yang Buwas pakai dalam penanganan perkara Sarpin versus komisioner KY.

"Kalau kasus KY ini kan delik aduan. Kalau pelapor mencabut laporan, selesai perkara," ujar Buwas.

Seperti diketahui, penyidik Bareskrim Polri menetapkan dua komisioner KY, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. Penetapan itu dikecam banyak pihak karena diduga ada unsur pelemahan terhadap KY.

Buwas memastikan bahwa dugaan pelemahan itu tidak terjadi. Dia juga memastikan tidak akan menghentikan pengusutan perkara itu selama kedua belah pihak tidak sepakat berdamai lantaran perkara itu berjenis delik aduan.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang berdekatan, Polsek Metro Pancoran melakukan mediasi perkara penganiayaan pengemudi ojek terhadap pengemudi Go-Jek, meskipun bukan delik aduan. Pengemudi Go-Jek dianiaya karena dituduh merebut penumpang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.