Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/07/2015, 13:28 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Iran akan mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mengembangkan nuklir. Sejak awal, Indonesia berkeinginan mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai dengan menggandeng negara sahabat.

Pada Kamis (30/7/2015), Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

"Tadi Pak Dubes tidak sempat menyampaikan (kepada media), tetapi dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tiga delegasi yang datang dari Iran. Pertama, delegasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, teknologi yang canggih itu tentu saja di antaranya bidang nuklir," kata Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar.

Menurut dia, delegasi Iran terkait pengembangan teknologi canggih ini akan datang dalam waktu dekat. Selain itu, Iran berencana mengirimkan perwakilan tingkat tingginya di bidang perminyakan. Kedatangan perwakilan di bidang perminyakan ini akan membahas kerja sama dengan Indonesia yang menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.

Perwakilan lainnya yang akan dikirimkan Iran ke Indonesia dalam waktu dekat adalah tim dari bank sentral Iran. Perwakilan tersebut dijadwalkan bertemu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Selama ini, walaupun ada keinginan untuk bekerja sama, terkendala karena masalah keuangan dan perbankan karena Iran kena sanksi. Jadi dari segi ekspor dan pembayaran memang memerlukan intermediasi bank itu kan sulit, ini yang akan diprioritaskan," ujar dia.

Menurut Dewi, kerja sama Iran dengan negara lainnya, termasuk Indonesia, mulai hidup kembali setelah Dewan Keamanan PBB, pada Senin 20 Juli 2015 silam menyetujui suatu resolusi yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Dalam waktu dekat, sanksi yang salah satu poinnya membatasi Iran dalam mengembangkan nuklir tersebut akan dicabut.

Meskipun demikian, menurut Dewi, kerja sama antara Indonesia dan Iran tidak harus menunggu sanksi ini dicabut secara resmi.

"Jadi sudah mulai digarap bagaimana kerja sama di bidang keuangan dan perbankan ini bisa direalisasikan secara cepat. Karena ini sebenarnya kunci utama kenapa banyak kesepakatan-kesepakatan yang tidak bisa direalisasikan," tutur Dewi.

Ia juga menyampaikan bahwa Kalla mengucapkan selamat kepada Iran atas keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut. Kalla berharap masalah Iran di dunia internasional ini bisa segera diselesaikan sehingga tidak menghambat hubungan bisnis Iran dengan negara lainnya, termasuk dengan Indonesia.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait pengembangan nuklir. Iran siap membagikan pengalamannya di bidang teknologi canggih.

"Republik Islam Iran siap bekerja sama dengan negara-negara sahabatnya untuk membagikan pengalaman di bidang teknologi-teknologi canggih sesuai dengan peraturan internasional," kata Mohammadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Nasional
Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

Nasional
Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan 'Simpanan' Polisi

Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan "Simpanan" Polisi

Nasional
Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Nasional
Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Nasional
1 Abad NU, Cak Imin Sebut Banyak Nahdliyin Hidup Miskin dan Berpendidikan Rendah

1 Abad NU, Cak Imin Sebut Banyak Nahdliyin Hidup Miskin dan Berpendidikan Rendah

Nasional
Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Nasional
Ketum Parpol KIB Akan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perkembangan Elektoral Capres

Ketum Parpol KIB Akan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perkembangan Elektoral Capres

Nasional
PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

Nasional
PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.