Gugatan Pembebasan Bersyarat Pollycarpus Ditolak, Ini Komentar Menteri Yasonna

Kompas.com - 29/07/2015, 19:08 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly KOMPAS.com/SABRINA ASRILMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan terhadap Surat Keputusan terkait pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Saidb Thalib, Pollycarpus Budihari Prijanto.

Yasonna tetap berkeyakinan bahwa SK pembebasan tersebut telah sesuai aturan.

"Ya itu pandangan hakim. Tetapi, soal SK Menkumhan, kami tidak berpendapat bahwa apa yang kami lakukan itu di luar aturan hukum," ujar Yasonna, saat ditemui di Matraman, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Yasonna mengatakan, ia tidak akan mempersoalkan putusan apa pun yang memang menjadi domain pengadilan. Namun, ia berpendapat, hakim PTUN melihat bahwa pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus oleh Menkumham telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Ia mempersilakan Imparsial selaku penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa ada yang merasa tidak puas, ya boleh-boleh saja. Kalau mereka mau banding ya silahkan saja," kata Yasonna.

Sebelumnya, dalam sidang putusan pada Rabu siang, PTUN menolak gugatan lembaga pemantau HAM Imparsial terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM soal pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Saidb Thalib, Pollycarpus Budihari Prijanto.

Hakim menilai gugatan tersebut bukan sebagai objek sengketa tata usaha negara. Dalam gugatannya, Imparsial menilai pembebasan Pollycarpus dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan tidak mempertimbangkan kepentingan ketertiban, keamanan serta rasa keadilan.

Imparsial menganggap pembebasan bersyarat tersebut menyalahi aturan, sehingga meminta PTUN untuk membatalkan Surat Keputusan Menkumham terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus. Pollycarpus adalah satu-satunya terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada akhir November 2014 lalu, memberikan pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus. Ia beralasan, Pollycarpus telah memenuhi syarat administratif dan berhak mendapatkan pembebasan. Pollycarpus menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya.

Meski demikian, Pollycarpus tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali. Selain wajib lapor, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X