Kompas.com - 29/07/2015, 18:13 WIB
Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP melakukan konferensi pers bersama Jaksa Agung, Menkopolhukam, Plt Kapolri, dan Menkumham di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan (BG) kepada Kejaksaan dengan alasan BG telah menang praperadilan melawan KPK.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Pelaksana tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP melakukan konferensi pers bersama Jaksa Agung, Menkopolhukam, Plt Kapolri, dan Menkumham di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan (BG) kepada Kejaksaan dengan alasan BG telah menang praperadilan melawan KPK.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai penyelidikan dana bantuan sosial yang digugat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Diketahui, penyelidikan yang mulanya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut itu kemudian digugat oleh Pemprov Sumut ke PTUN Medan.

"Kami sedang mengadakan koordinasi dengan pihak kejaksaan apakah kasus bansos itu bisa ditangani," ujar pimpinan sementara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Gugatan yang diajukan Pemprov Sumut tersebut merupakan asal mula munculnya kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN. Setelah dilakukan pengembangan, kasus tersebut kini menjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti.

Johan mengatakan, pihaknya masih akan membahas mengenai kemungkinan adanya pelimpahan tersebut.

"Kalau dari perkaranya ini dimulai Kejati yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan, maka akan dikoordinasikan lebih lanjut," kata Johan.

Rabu siang, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo R Pramono menyambangi Gedung KPK untuk bertemu dengan pimpinan. Johan mengatakan, kedatangan Widyo ke KPK merupakan kunjungan biasa.

Sementara itu, Widyo tidak membenarkan ataupun membantah saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga akan membahas penetapan Gatot dan Evi sebagai tersangka. "Ya, nanti kita bicarakan dulu," kata Widyo.

Widyo mengatakan, Kejaksaan Agung belum memutuskan apakah penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang ditanganinya akan dilimpahkan ke KPK atau tidak. Sebab, KPK telah menjaring pihak Pemprov yang disebut memiliki kuasa dalam gugatan ke PTUN Medan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumut. Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga hanya menjalankan perintah atasannya untuk menyuap hakim PTUN Medan agar gugatannya dimenangkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar Terkait Bansos Covid-19

Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar Terkait Bansos Covid-19

Nasional
Saksi Sebut Rizieq Sempat Kelelahan dan Meriang Sebelum Jalani Rapid Test Antigen

Saksi Sebut Rizieq Sempat Kelelahan dan Meriang Sebelum Jalani Rapid Test Antigen

Nasional
Jokowi: Kita Juga Ingin Swasembada, Kita Tak Senang Impor Beras

Jokowi: Kita Juga Ingin Swasembada, Kita Tak Senang Impor Beras

Nasional
PBNU: Takbir Keliling Tak Mungkin Hindari Kerumunan, Sebaiknya Dihindari

PBNU: Takbir Keliling Tak Mungkin Hindari Kerumunan, Sebaiknya Dihindari

Nasional
Dalam Sidang, Dokter RSCM Ungkap Kronologis Hasil Tes Swab Rizieq yang Positif Covid-19

Dalam Sidang, Dokter RSCM Ungkap Kronologis Hasil Tes Swab Rizieq yang Positif Covid-19

Nasional
KPK Harap Perempuan Jadi Agen Perubahan dan Roda Penggerak Pencegahan Korupsi

KPK Harap Perempuan Jadi Agen Perubahan dan Roda Penggerak Pencegahan Korupsi

Nasional
KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Nasional
Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Nasional
Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Nasional
Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Nasional
Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien 'Privilege' di RS Ummi Bogor

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien "Privilege" di RS Ummi Bogor

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X