Kompas.com - 29/07/2015, 14:45 WIB
Mantan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini (kiri) menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa (4/2/2014). Rudi tertangkap tangan KPK saat menerima suap dari perusahaan asing terkait pengurusan tender proyek di SKK Migas. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Mantan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini (kiri) menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa (4/2/2014). Rudi tertangkap tangan KPK saat menerima suap dari perusahaan asing terkait pengurusan tender proyek di SKK Migas.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan akan memanggil paksa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dalam persidangan dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Pasalnya, Rudi berulang kali dipanggil untuk dihadirkan dalam sidang, tetapi terus menolak.

"Majelis akan mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa untuk yang bersangkutan (Rudi) pada persidangan selanjutnya," ujar hakim Artha Theresia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Hakim Artha mengatakan, jangan sampai persidangan molor karena waktu yang diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi sangat terbatas. Rudi dianggap berkaitan dengan Waryono dalam kasus ini sehingga perlu dihadirkan.

"Kalau tidak mau, angkut saja. Sementara saksi yang diminta PH, kalau tidak bisa dihadirkan hari ini, akan dihadirkan minggu depan," kata Hakim Artha.

Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya mengatakan, Rudi bersedia hadir jika dijadikan justice collaborator oleh KPK. (baca: Rudi Rubiandini Hanya Bersedia Bersaksi jika Jadi "Justice Collaborator")

"Yang kami tangkap, tidak hadirnya itu karena dia menuntut kalau dapat justice collaborator baru hadir. Kalau tidak dapat JC tidak mau hadir," ujar Jaksa.

Jaksa mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pemanggilan terhadap Rudi kepada lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, tempat Rudi ditahan. Namun, pihak lapas menyatakan Rudi tidak bersedia hadir sebagai saksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, kita tunggu sampai sore, dari lapas Sukamiskin menyampaikan tidak bersedia hadir," kata Jaksa.

Dalam dakwaan, Waryono diduga menerima pemberian hadiah terkait rapat pembahasan APBN-P di DPR RI. Sekitar Mei 2013, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran perubahan melalui Kementerian Keuangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013.

Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI pada 28 Mei 2013 hingga 12 Juni 2013.

Terkait raker tersebut, pada 28 Mei 2013 Waryono menerima uang sebesar 284.862 dollar AS di ruang kerjanya. Namun, tidak disebutkan siapa yang memberikannya.

Selain itu, Waryono juga menerima uang dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 50.000 dollar AS. Namun, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Waryono ke KPK sebagai gratifikasi.

Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Waryono dianggap melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.