Kompas.com - 26/07/2015, 08:05 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sengketa kepengurusan Partai Golkar masih berlanjut. Putusan pengadilan terbukti membuat konflik berlarut-larut. Masing-masing kubu masih beradu argumen dan saling klaim memiliki legitimasi kepengurusan yang paling sah dan patut.

Pada Jumat (24/7/2015), Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Namun, putusan PN Jakut itu tidak diterima oleh pengurus hasil Munas IX Jakarta pimpinan Agung Laksono. Kubu Agung berencana mengajukan banding.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa sengketa kepengurusan partainya bukan ranah perdata sehingga tidak tepat jika PN Jakut menangani dan memberikan putusan. Ia menilai sengketa tersebut telah selesai dengan mekanisme internal melalui sidang Mahkamah Partai seperti yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik.

Menurut Ace, semua materi persidangan sengketa kepengurusan Golkar di PN Jakut merupakan materi persidangan yang digelar oleh Mahkamah Partai. Ia berpendapat bahwa putusan majelis Mahkamah Partai pada Selasa (3/3/2015) lalu sebagai akhir sengketa karena mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono.

"Atas hasil (putusan) PN Jakarta Utara itu, kami tentu tidak puas dan akan mengajukan banding," ucap Ace.

Penilaian lain muncul dari kubu Aburizal Bakrie. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Ade Komaruddin, mengatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly harus segera membatalkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono setelah terbitnya putusan PN Jakut. Ade meminta Menkumham menerbitkan SK baru yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

Ade mengatakan, permintaan ini akan disampaikan langsung kepada Menkumham melalui surat yang melampirkan putusan PN Jakut. Dia berharap Menkumham segera merespons karena proses banding yang akan diajukan kubu Agung dianggap tidak dapat menunda putusan PN Jakut tersebut.

"Menkumham sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pakemnya jelas," kata Ade.

Gugatan kepengurusan Golkar di PN Jakarta Utara diajukan oleh kubu Aburizal. Mahkamah Partai Golkar telah lebih dulu memberikan putusan terkait sengketa kepengurusan di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Dalam sidang putusan, empat majelis Mahkamah Partai Golkar menyampaikan pandangan berbeda terkait putusan perselisihan kepengurusan Partai Golkar. Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar kubu Aburizal sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan sela PN Jakarta Barat. Hal tersebut dianggap Muladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.