Kompas.com - 23/07/2015, 19:37 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/3/2015).

KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan akhirnya memutuskan untuk tidak merekomendasikan Airin Rachmy Diany pada pemilihan wali kota Tangerang Selatan. PDI Perjuangan tak akan mengusung Airin, yang merupakan petahana, pada pemilihan kepala daerah serentak, Desember mendatang.

"Demi tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akhirnya PDI Perjuangan merekomendasikan Arsyid dan Intan Nurul Hikmah," kata Ketua DPP PDI-P Nusyirwan Soedjono, Kamis (23/7/2015).

Nusyirwan menjelaskan, Arsyid sendiri dikenal memiliki pengalaman yang luas di pemerintahan, dan secara khusus menjadi representasi dari PDI-P. Sementara itu, Intan, yang merupakaan anggota DPRD, diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah daerah dan DPRD ke depannya.

"Arsyid sendiri akan memperkuat kecakapan pemerintahannya dengan mengikuti sekolah calon kepala daerah angkatan ketiga, yang akan dilaksanakan pada awal Agustus yang akan datang," tambah Nusyirwan.

Ia memastikan bahwa surat rekomendasi pasangan Arsyid-Intan telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Dengan merekomendasikan pasangan tersebut, maka PDI-P telah menjawab suara masyarakat Tangsel agar pasangan yang dicalonkan memiliki rekam jejak yang baik dan berkomitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X