Kalla: Zaman Dulu Anak Dipukul Biasa Saja, Sekarang Pasti Masuk Koran

Kompas.com - 23/07/2015, 15:29 WIB
Ilustrasi anak KompasIlustrasi anak
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tingkat kekerasan terhadap anak akan semakin berkurang. Sebab, saat ini sudah ada undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan baik fisik maupun psikis.

"Sebenarnya ukuran kekerasan itu berubah sesuai waktu. Zaman dulu lebih banyak kekerasan, apalagi zaman saya. Jadi zaman dulu kalau anak dipukul, biasa saja. Sekarang ini menjadi tak biasa, menjadi hukuman, jadi sebenarnya ada pelanggaran undang-undang," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran undang-undang. Zaman dahulu, kekerasan terhadap anak juga belum menjadi sorotan. Berbeda dengan zaman dahulu, kasus kekerasan anak sekarang ini ramai diberitakan media. Kalla pun yakin pemberitaan media terhadap kasus kekerasan anak tersebut pada akhirnya menekan terjadinya kekerasan anak.

"Zaman dahulu anak dipukul, kita dipukul sama bapak, kita tidak ada beritakan. Kalau sekarang, diberitakan. Dulu banyak bapak pakai rotan. Kalau sekarang pakai rotan, masuk koran sudah. Sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu," tutur dia.

Hari ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tren pengaduan kasus terkait anak terus meningkat. Dari sembilan pengelompokan pengaduan, KPAI paling banyak menerima laporan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis, menyampaikan bahwa meningkatnya pengaduan terkait anak ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan anak.

"Negara perlu hadir total untuk lebih memperhatikan perlindungan anak. Penegakan hukum harus tegas untuk mlndungi anak. Keberpihakan negara itu salah satunya diwujudkan pada penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti jaminan perlindungan anak pada kasus penyerangan tempat ibadah di Tolikara, Papua," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X