Asas Praduga Tak Bersalah, Mendagri Belum Akan Nonaktifkan Gubernur Sumut

Kompas.com - 22/07/2015, 16:57 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho belum akan dinonaktifkan meski kini dikaitkan dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Tjahjo menyatakan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada keputusan pengadilan, berarti dia belum bersalah," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Rabu (22/7/2015).

Tjahjo menjelaskan, seorang kepala daerah baru akan diberhentikan sementara apabila sudah menjadi terdakwa dan dituntut lebih dari lima tahun di persidangan. "Kalau dalam tahap pemeriksaan saksi, tersangka tapi belum disidang, itu tidak," kata dia.

Meski demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu meminta pejabat daerah mana pun yang dibutuhkan kesaksiannya oleh aparat penegak hukum, harus menunjukkan sikap kooperatif. "Taat mengikuti panggilan pemeriksaan, kesaksian maupun persidangan, harus hadir," ujar dia.

Hari ini, Gatot diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan. Dalam kasus ini, KPK telah meminta Imigrasi melakukan pencegahan kepada Gatot untuk berpergian ke luar negeri. (Baca: Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Sumut Terkait Suap Hakim PTUN Medan)

Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara. Pemprov Sumut kemudian menyewa jasa OC Kaligis and Associates untuk menggugat surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh Gerry kepada tiga hakim dan satu panitera.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gerry atau M Yagari Bhastara merupakan kuasa hukum dari kantor firma hukum OC Kaligis and Associates yang membela Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait perkara di PTUN Medan. Adapun ketiga hakim PTUN Medan itu adalah Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Sementara seorang panitera adalah Syamsir Yusfan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.