Kompas.com - 22/07/2015, 13:48 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, KPK berusaha menangani perkara di tingkat penyidikan dengan cepat. Langkah sama dilakukan terhadap penyidikan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara, yang menjerat pengacara Otto Cornelis Kaligis.

"Kan baru sepuluh hari. Tentu kita akan lebih cepat. Kami akan usahakan," ujar Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Ruki menargetkan penyidikan kasus akan dilimpahkan ke pengadilan dalam 40 hari. Namun, Ruki belum dapat memastikan apakah target itu akan terpenuhi dalam kasus Kaligis. (baca: Evy Istri Gubernur Sumut Beri 18.000 Dollar AS untuk Pengacara)

"Tapi nanti kita lihat di tingkat penyidikan perkembangannya. Karena biasanya di tingkat penyidikan ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dipaksakan untuk selesai," kata Ruki.

Kaligis sebelumnya menyatakan ingin berkas perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan oleh KPK. Ia ingin kasus yang menjeratnya segera disidangkan dan fakta-fakta akan terungkap melalui pengadilan.

"Pokoknya saya minta ke KPK supaya cepat maju ke pengadilan. Biar clear masalahnya," kata Kaligis.

Menurut kuasa hukum Kaligis, Afrian Bondjol, kliennya meminta penyelesaian kasusnya dipercepat agar dapat segera menguji alat bukti yang dimiliki KPK. Ia mengatakan, dalam persidangan akan terungkap apakah Kaligis benar terlibat atau tidak.

"Agar sama-sama dapat kita uji bukti-bukti yang dimiliki KPK apakah Pak Kaligis terlibat," kata Afrian. (baca: Banyak Sumbangsih OC Kaligis, Pengacara Minta Publik Tak Langsung Menghakimi)

Dalam kasus ini, KPK telah terlebih dulu menjerat M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah Kaligis, sebagai tersangka.

Gerry merupakan pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menggugat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut. Gugatan itu berkaitan dengan surat perintah penyelidikan Kejati Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang, berkaitan dengan dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan, agar gugatannya menang. KPK menduga Kaligis terlibat penyuapan ini. (baca: OC Kaligis, Pengacara Ke-10 yang Terjerat Kasus Korupsi)

Gerry beserta tiga hakim dan panitera tersebut telah ditahan. KPK pun telah meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri atas nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Nasional
Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Nasional
Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Nasional
Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.