Kompas.com - 16/07/2015, 14:57 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso menampik jika pihaknya disebut merebut kasus Bupati Bengkalis, Riau, Herliyan Saleh, yang lebih dulu ditangani Kejaksaan Agung.

"Tidak ada yang namanya berebutan kasus, mendahului penanganan, tidak ada seperti itu," ujar Budi kepada Kompas.com melalui sambungan telpon, Kamis (16/7/2015).

Budi mengatakan, pihaknya memang berencana berkoordinasi dengan kejaksaan atas perkara itu. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan Bupati Bengkalis dan Bupati Kotabaru Irhami Ridjani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (baca: Bareskrim Tetapkan Bupati Bengkalis dan Kotabaru Tersangka Dugaan Korupsi)

"Pada akhirnya kita juga pasti berkoordinasi dengan kejaksaan atau dengan KPK jika ada perkara yang sudah mereka tangani," ujar dia.

Saat ditanya mengapa koordinasi tidak dilakukan di awal, Budi menjawab bahwa hal itu tidak masalah. "Yang terpenting itu koordinasinya," ujar dia.

Menurut Budi, penyidiknya akan menggabungkan hasil penyelidikan dan penyidikan pihaknya dengan hasil yang dilakukan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono sebelumnya mengatakan, penyidik Bareskrim belum berkoordinasi dengan pihaknya perihal pengusutan perkara Herliyan Saleh. (baca: Soal Kasus Bupati Bengkalis, Jampidsus Berharap Kabareskrim Junjung MoU)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Widyo mengatakan, perkara yang menyangkut Bupati Bengkalis itu telah terlebih dahulu diusut oleh Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Antikorupsi di Kejaksaan Agung sejak awal 2015 lalu. (baca: Kejaksaan Agung Usut Dugaan Rekening Gendut Bupati Bengkalis)

Ia lalu menyinggung nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung-Polri-KPK bahwa jika ada lembaga penegak hukum yang menyelidiki suatu perkara terlebih dahulu, maka lembaga itu yang berwenang melanjutkan prosesnya.

Meski demikian, Widyo tidak mau persoalan ini menjadi terkesan kejaksaan berbenturan dengan Polri. Ia menghormati keputusan Budi Waseso jika memang berniat menangani perkara ini.

"Beliau (Budi Waseso) mau menangani, tidak apa-apa. Tapi, alangkah lebih elegan jika MoU antara Kejaksaan-KPK-Polri dijunjung tinggi," ujar Widyo.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.