Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Dilibatkan Garap Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 15/07/2015, 16:17 WIB
Menteri Ristek dan Dikti M Nasir Icha Rastika/Kompas.comMenteri Ristek dan Dikti M Nasir
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur. Kemampuan sumber daya manusia perguruan tinggi akan dikerahkan dalam menyusun perencanaan proyek pembangunan.

"Penyiapan-penyiapan proyek infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan. Perlu penyiapan tenaga ahli dari perguruan tinggi," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/7/2015).

Hari ini, Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat percepatan perencanaan proyek infrastruktur. Selain Nasir, hadir Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Lebih jauh, Nasir menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat pengelompokan bidang proyek infrastruktur yang perencanaannya akan disusun perguruan tinggi. Ada delapan pengelompokan bidang, yakni bidang infrastruktur kesehatan dan pengobatan, pangan dan pertanian, komunikasi dan informasi, transportasi, konstruksi atau material khusus, teknologi pertahanan, energi serta energi terbarukan, dan bidang kemaritiman.

"Ke-delapan area ini yang nantinya kami siapkan SDM (sumber daya manusia)-nya, detail engineeringnya, sampai nanti tahapan proyek dilakukan. Anggarannya didesain Bappenas," kata Nasir.

Selain itu, pemerintah akan melibatkan ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam menyusun perencanaan proyek infrastruktur.

Dalam menyusun perencanaan proyek, pemerintah mengutamakan tenaga ahli dalam negeri. Apabila tenaga ahli dalam negeri ini tidak mencukupi, Nasir menyampaikan bahwa pemerintah bisa saja melibatkan konsultan asing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri PPN Andrinof Chaniago mengakui peranan BPPT dan LIPI selama ini kurang terkonsolidasi untuk dilibatkan dalam proyek infrastruktur. Menurut dia, kurangnya persiapan proyek menjadi kendala realisasi proyek infrastruktur selama ini.

Kesiapan proyek sering kali belum memadai sehingga anggarannya tidak bisa disediakan. Para calon investor pun belum bisa memutuskan untuk menggelontorkan dana jika perencanaan teknis belum siap.

Menurut Andrinof, lebih dari 50 persen proyek yang sedianya mulai dikerjakan pada 2016 belum siap perencanaan teknisnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.