Kompas.com - 15/07/2015, 11:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI di Damaskus kembali merepatriasi atau memulangkan 30 tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dari Damaskus, Suriah, Rabu (15/7/2015) waktu setempat. Pemulangan dilakukan melalui Beirut, Lebanon.

"Sebanyak 30 TKW tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan hak-haknya. Karena Bandara Damaskus-Suriah dinilai kurang aman, rombongan repatriasi TKW ini akan dipulangkan melalui Beirut-Lebanon dan akan dilanjutkan proses kepulangannya oleh KBRI Beirut," kata Duta Besar RI untuk Suriah, Djoko Harjanto melalui siaran pers yang diterima media, Kamis (16/7/2015).

Dari 30 TKW yang dipulangkan, lima di antaranya merupakan korban perdagangan manusia. Kelima TKW ini berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Djoko menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Suriah sejak September 2011 atau sejak kondisi keamanan di negara tersebut semakin buruk. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan bahwa TKW yang masuk ke Suriah setelah moratorium tersebut diberlakukan merupakan korban perdagangan manusia.

Dengan dipulangkannya 30 TKW ini, KBRI Damaskus telah merepatriasi 7.786 WNI dari Suriah sejak tahun 2011. Hingga 13 Juli 2015, masih ada 80 TKW di penampungan sementara di Suriah yang masih diperjuangkan hak-haknya. Sebanyak 25 orang dari mereka adalah korban perdagangan manusia.

Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Damaskus, AM. Sidqi menilai pemulangan atau repatriasi WNI dari Suriah sulit dilakukan. Pasalnya, menurut dia, masih ada saja TKW korban perdagangan manusia yang masuk ke Suriah meskipun negara itu masih dalam kondisi perang.

Oleh karena itu, Sidqi menilai pengiriman TKW dari Indonesia ke Suriah perlu distop.

"Rata-rata tujuh TKW korban baru perdagangan manusia masuk ke shelter KBRI Damaskus. Kebanyakan dari mereka berasal dari sindikat gelap penyalur TKW di Indonesia atau operan dari agen TKW asal negara Oman yang telah habis kontraknya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Nasional
Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Nasional
Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Nasional
Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.