Kompas.com - 15/07/2015, 11:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI di Damaskus kembali merepatriasi atau memulangkan 30 tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dari Damaskus, Suriah, Rabu (15/7/2015) waktu setempat. Pemulangan dilakukan melalui Beirut, Lebanon.

"Sebanyak 30 TKW tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan hak-haknya. Karena Bandara Damaskus-Suriah dinilai kurang aman, rombongan repatriasi TKW ini akan dipulangkan melalui Beirut-Lebanon dan akan dilanjutkan proses kepulangannya oleh KBRI Beirut," kata Duta Besar RI untuk Suriah, Djoko Harjanto melalui siaran pers yang diterima media, Kamis (16/7/2015).

Dari 30 TKW yang dipulangkan, lima di antaranya merupakan korban perdagangan manusia. Kelima TKW ini berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Djoko menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Suriah sejak September 2011 atau sejak kondisi keamanan di negara tersebut semakin buruk. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan bahwa TKW yang masuk ke Suriah setelah moratorium tersebut diberlakukan merupakan korban perdagangan manusia.

Dengan dipulangkannya 30 TKW ini, KBRI Damaskus telah merepatriasi 7.786 WNI dari Suriah sejak tahun 2011. Hingga 13 Juli 2015, masih ada 80 TKW di penampungan sementara di Suriah yang masih diperjuangkan hak-haknya. Sebanyak 25 orang dari mereka adalah korban perdagangan manusia.

Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Damaskus, AM. Sidqi menilai pemulangan atau repatriasi WNI dari Suriah sulit dilakukan. Pasalnya, menurut dia, masih ada saja TKW korban perdagangan manusia yang masuk ke Suriah meskipun negara itu masih dalam kondisi perang.

Oleh karena itu, Sidqi menilai pengiriman TKW dari Indonesia ke Suriah perlu distop.

"Rata-rata tujuh TKW korban baru perdagangan manusia masuk ke shelter KBRI Damaskus. Kebanyakan dari mereka berasal dari sindikat gelap penyalur TKW di Indonesia atau operan dari agen TKW asal negara Oman yang telah habis kontraknya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.