Dituding Faisal Basri Tak Mau Diajak Rapat oleh Menko, Ini Jawaban Jonan

Kompas.com - 15/07/2015, 04:01 WIB
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berbicara saat meresmikan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015). Stasiun ini baru saja rampung direvitalisasi yang menghabiskan sekitar Rp 36 miliar dana APBN. TRIBUNNEWS / HERUDINMenteri Perhubungan Ignasius Jonan berbicara saat meresmikan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015). Stasiun ini baru saja rampung direvitalisasi yang menghabiskan sekitar Rp 36 miliar dana APBN.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengklarifikasi tudingan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, soal ketidakpatuhannya dalam melaksanakan tugas. Jonan membantah pernyataan Faisal yang mengatakan bahwa dirinya selalu menolak ajakan rapat oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, apalagi membantahnya secara ketus.

"Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab, 'Bapak tidak tahu saya sibuk'," demikian pernyataan Staf Khusus Menhub, Hadi M Djuraid, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/7/2015) malam.

Hadi menjelaskan, jika Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian, itu semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada," tutur Hadi.

Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa Jonan tidak pernah membedakan mengenai rapat diadakan oleh Menko yang mengoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak.

"Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada," tutur Hadi.

Karena itu, Kemenhub menyayangkan pernyataan Faisal Basri. "Sangat disesalkan seorang pengamat sekelas Faisal Basri melansir pernyataan sepihak dan tendensius yang tidak diverifikasi akurasi dan kebenarannya. Semoga saja Faisal Basri tidak sedang memainkan peran tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek," ujarnya.

Berikut penuturan lengkap Hadi M Djuraid dalam menanggapi berita di Kompas.com yang berjudul "Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk":

Berita di Kompas.com berjudul Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk" secara jelas mengutip pernyataan pengamat Faisal Basri yang menyebut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai salah satu menteri yang tidak patuh dan tidak pernah menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Terkait dengan berita tersebut, perlu kami sampaikan klarifikasi agar hak publik memperoleh informasi yang akurat terpenuhi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X