Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Yang Ingin Rekonsiliasi Kasus HAM Bukan Hanya Kejagung

Kompas.com - 14/07/2015, 22:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, tak hanya Kejaksaan Agung yang ingin melakukan rekonsiliasi atas penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Ia menyebutkan, Komnas HAM, Kepolisian RI, dan TNI juga memiliki keinginan yang sama.

"Tidak hanya Jaksa Agung, ada Komnas HAM, Polri, TNI, Menko Polhukam, Kemenkumham. Jadi, bukan hanya Jaksa Agung ya," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Upaya rekonsiliasi, kata dia, karena peristiwa pelanggaran berat HAM sudah terjadi bertahun-tahun silam. Banyak bukti hilang serta saksi meninggal dunia sehingga kondisi itu menyulitkan proses hukum.

"Kita melihat cara yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus itu dengan pendekatan non-yudisial (rekonsiliasi)," ujar Prasetyo.

Namun, ia melanjutkan, komite penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM belum memutuskan mana kasus yang ditangani melalui jalur hukum, mana yang ditangani lewat non-yudisial. Tim masih melakukan kajian.

Prasetyo memastikan seluruh gerak komite itu, termasuk mengupayakan rekonsiliasi, telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden Joko Widodo.

"Pasti kita laporkan dong," lanjut dia.

Ada enam perkara pelanggaran berat HAM masa lalu yang hendak dituntaskan oleh komite yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo itu, yakni peristiwa 1965, Talangsari, Semanggi I, Semanggi II, penghilangan paksa aktivis, dan Wasior Papua.

Wacana rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dikritik oleh pegiat HAM. Kooridnator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontaS) Haris Azhar mempertanyakan siapa yang mewacanakan rekonsiliasi sebagai solusi.

"Saya sudah cek ke beberapa orang bahwa ini bukan ide istana," ujar Haris saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2015).

Haris juga mempertanyakan motif Jaksa Agung yang dinilainya sangat aktif mewacanakan rekonsiliasi.

"Presiden belum bicara apa-apa, Jaksa Agung ini malah yang aktif. Undang pihak sana-sini. Apakah ini ide Jaksa Agung dan gengnya?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com