Kompas.com - 14/07/2015, 15:35 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho
Keadilan

Rasa keadilan penyandang disabilitas di ranah hukum sering kali tidak terpenuhi.  Hal ini karena ada ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang cenderung memosisikan penyandang disabilitas sebagai pihak yang tidak layak memberi keterangan atau cacat hukum.

Aktivis Sasana Integrasi dan Advokasi Difable (Sigab) Yogyakarta menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di kalangan penyandang disabilitas cukup banyak, tetapi cenderung tidak terselesaikan. Kendala yang muncul di antaranya mulai dari ketidakmauan pihak keluarga melaporkan kasus hingga persepsi umum yang menganggap fungsi fisik penting sehingga penyandang disabilitas dianggap tidak layak secara fisik dan diposisikan sebagai bukan manusia seutuhnya. Ketidaksensitifan hukum ini tampak pada pasal kesaksian termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHAP.

Selain itu, para penegak hukum di Indonesia juga telah terbiasa tekstual dan bergantung pada kedua ketentuan hukum tersebut. Akibatnya, di ruang-ruang pengadilan sering kesaksian korban disabilitas diabaikan karena dianggap tidak masuk dalam kategori kesaksian penuh atau cacat hukum. Alasannya, secara fisik mereka tidak mampu melihat, mendengar, dan mengalami.

Alhasil, semua pembuktian kejahatan seksual yang disampaikan oleh korban disabilitas justru diabaikan sebagaimana terungkap dalam kasus pemerkosaan siswa di Sukoharjo oleh guru pada 2013. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku setelah mendengarkan keterangan dari saksi yang bukan disabilitas,  

RUU disabilitas semestinya bisa mengakomodasi kemungkinan keterlibatan penyandang disabilitas di ranah hukum. Hal tersebut sangat terkait dengan aspek perlindungan (hukum) dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Bentuk konkretnya perlu dibunyikan dalam RUU terkait penyediaan fasilitas berupa alat bantu selama proses pengadilan, seperti penyediaan pendamping dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu.

RUU disabilitas juga harus mengatur dengan jelas mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Konkretnya, mekanisme pengawasan bisa melalui pembentukan lembaga setingkat komisi nasional yang salah satu misinya adalah mengawasi dan mengevaluasi segala upaya (pemerintah) dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas. Komisi dimaksud harus independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Yossa Nainggolan
Peneliti Komnas HAM; Pemerhati Disabilitas

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "RUU Penyandang Disabilitas".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Nasional
Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.