Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli: MPR Senantiasa Mengusahakan Musyawarah Mufakat

Kompas.com - 14/07/2015, 15:04 WIB
advertorial

Penulis

Kompas.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan memiliki pengalaman panjang bersama masyarakat Batak. Saat pertama ke Jakarta untuk bersekolah misalnya, ia sudah ditolong orang batak. Ceritanya, ketika itu sekolah sudah tutup, karena sama-sama dari Sumatera, sang kepala sekolah yang berasal dari Batak akhirnya menerima Zulkifli sebagai salah satu murid.

Sejak itu hubungan Zulkifli dengan masyarakat Batak makin rekat. Ini dibuktikan dengan banyaknya kawan-kawannya yang berasal dari batak. Bahkan ketika berbulan madu, Zulkifli memilih danau Toba sebagai daerah berliburnya.  

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat membuka sosialisasi empat pilar MPR RI di kalangan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), pada Senin (13/7/2015). Acara tersebut berlangsung di gedung Sopo Marpingkir HKBP, jalan Damai nomor 1, Cakung Cilincing. Ada dua narasumber yang menyampaikan malahnya pada acara tersebut yaitu pimpinan Fraksi Partai Gerindra MPR Martin Hutabarat dan Sekjen MPR RI Eddie Siregar. Pada kesempatan tersebut, Zulkifli juga berkesempatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman sosialisasi empat pilar MPR, antara MPR RI dengan HKBP.

Dalam sambutannya, Zulkifli mengatakan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sekalipun banyak suku, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Namun semua tetap sama dan bisa menjadi apapun seperti yang dikehendaki.

"Ahok yang Tionghoa bisa menjadi gubernur DKI Jakarta, sementara ketua DPRD NTT merupakan seorang muslim, itulah Indonesia. Asal dipilih oleh masyarakat, maka tidak boleh ada pembatasan meski suku, ras dan agamanya berbeda", kata Zulkifli menambahkan.

Inti dari ajaran Pancasila menurut Zulkifli adalah kekeluargaan, kebersamaan, tolong menolong dan gotong royong serta  musyawarah mufakat. Karena itu ke depan tidak boleh lagi ada menang-menangan, termasuk kelompok mayoritas kepada minoritas.

"Itulah yang saat ini dipegang dan diperjuangkan MPR, karena itu  setiap keputusan yang diambil oleh MPR dilakukan secara musyawarah mufakat", kata Zulkifli menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com