Putusan MK soal Pilkada Dianggap Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, mengatakan bahwa pengabulan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hal yang mengejutkan. Namun, ia menganggap putusan itu adil karena memberikan perlakuan yang sama bagi calon kepala daerah.

"Karena ini diputuskan menjelang tenggat waktu partai-partai mendaftarkan diri bakal calon kepala daerahnya ke KPU. Tentunya, ini sangat mengejutkan," ujar Bivitri dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/7/2015).

Bivitri mengapresiasi positif putusan MK tersebut. Menurut dia, putusan tersebut merupakan pelurusan atas produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Undang-undang itu, sebut dia, memang didasarkan legislatif dan eksekutif oleh kepentingan politik semata.

Bivitri mencontohkan poin yang direvisi, yakni terkait diperbolehkannya kerabat pejabat petahana (incumbent) untuk maju sebagai calon kepala daerah. Menurut dia, putusan itu bukan berarti MK melegalkan politik dinasti di Indonesia.

"MK sebenarnya bilang, pada dasarnya politik dinasti itu buruk bagi rakyat. Tapi, caranya itu bukannya menutup jalan seseorang untuk ikut pilkada karena itu kan hak konstitusional seorang warga negara," ujar Bivitri.

Demikian pula soal putusan bahwa anggota DPR RI yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai wakil rakyat di parlemen. "Saya kira ini fair," tambah Bivitri.

"Saya berani bilang saya obyektif karena saya baca alasan-alasan putusan itu. Argumentasi MK cukup masuk akal dan jelas," kata dia.

MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan demikian, keluarga dari kepala daerah incumbent dibolehkan maju sebagai calon kepala daerah.

Selain itu, MK juga mengubah ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap telah diskriminatif karena tak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berhenti dari jabatannya, tetapi cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing. Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya.