PTTUN Kabulkan Banding Pengurus PPP Kubu Romahurmuziy

Kompas.com - 10/07/2015, 20:56 WIB
Ketum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, saat berkunjung ke Kabupaten Pamekasan, Senin (29/6/2015). Romy memastikan bahwa KPU tidak akan menolak pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANKetum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, saat berkunjung ke Kabupaten Pamekasan, Senin (29/6/2015). Romy memastikan bahwa KPU tidak akan menolak pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengabulkan banding yang diajukan Menteri Hukum dan HAM serta pengurus Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin M Romahurmuziy. Putusan ini membatalkan vonis tingkat pertama pada kasus sengketa kepengurusan PPP.

Berdasarkan putusan PTTUN yang diunggah di laman resmi PTTUN, majelis hakim yang diketuai oleh Didik Andy Prastowo, Jumat (10/7/2015), memutuskan menerima permohonan banding pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya. Majelis hakim juga membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015. Putusan PTUN itu membatalkan surat keputusan Menkumham yang mengakui pengurus hasil Muktamar Surabaya sebagai pengurus sah partai berlambang Kabah tersebut.

Selain itu, majelis hakim menghukum mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Akhmad Gojali Harahap selaku penggugat/terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X