Kompas.com - 10/07/2015, 12:30 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan gambaran makro ekonomi Indonesia dalam silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015). Dalam acara tersebut, Presiden berdiskusi terkait tantangan ekonomi bersama 400 ekonom yang merupakan bagian dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPresiden Joko Widodo memberikan gambaran makro ekonomi Indonesia dalam silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015). Dalam acara tersebut, Presiden berdiskusi terkait tantangan ekonomi bersama 400 ekonom yang merupakan bagian dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk percepatan penyerapan anggaran. Di dalam aturan itu, akan ada pembentukan satuan tugas yang berwenang mempersingkat sejumlah aturan yang dianggap menghambat realisasi proyek pembangunan.

"Ya, lagi di-draft mungkin ada pikiran Presiden untuk membuat task force infrastruktur karena itu dibutuhkan untuk mem-bypass aturan-aturan yang menghambat pembangunan, tapi dalam kerangka undang-undang. Jadi itu sedang dihitung Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Persoalan penyerapan anggaran yang rendah selama ini tak jarang terkendala dengan berbagai aturan yang ada. Karena itu, Luhut mengaku, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar soal penyerapan anggaran karena akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang Presiden dari waktu ke waktu meminta kami untuk memonitor, mem-push," ucap mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan periode 2000-2001 itu.

Sebelumnya, dana dekonsentrasi yang nilainya mencapai Rp 250 triliun dan sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah baru terserap 0,9 persen. Tak pelak, warga di daerah sasaran program belum menerima manfaat dana tersebut.

Adapun, dana dekonsentrasi tersebut mencakup belanja modal, belanja pegawai, dan bantuan sosial. Dari ketiga itu, porsi terbesar ada pada bantuan sosial yang anggarannya mencapai Rp 125 triliun dan tersebar di 12 kementerian. Rata-rata penyerapan dana bansos itu hingga semester I 2015 yakni 22 persen.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah membentuk tim khusus untuk mendorong kepala daerah mempercepat pencairan anggaran itu.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyusun draft perpres untuk menggenjot penyerapan termasuk melindungi para kepala daerah yang khawatir tersangkut pidana dalam proses pencairan anggaran.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X