Jaksa Agung Minta Keluarga Korban HAM Terima Pilihan Rekonsiliasi

Kompas.com - 09/07/2015, 21:49 WIB
Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dihalangi petugas keamanan saat meminta bertemu dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Para korban dan keluarga korban pelanggaran  HAM berat masa lalu mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan peradilan HAM ad hoc bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKorban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dihalangi petugas keamanan saat meminta bertemu dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan peradilan HAM ad hoc bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan pihaknya akan kembali menemui pihak keluarga untuk menindaklanjuti opsi rekonsiliasi yang disepakati para penegak hukum termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia berharap agar pihak keluarga bisa menerima opsi itu agar tidak ada lagi beban sejarah masa lalu yang harus dituntaskan.

"Ya harapan begitu semua pihak paham bahwa ini untuk kepentingan semua, semoga semua tuntas supaya tidak ada ganjalan-ganjalan beban sejarah masa lalu," ujar Prasetyo usai acara buka puasa bersama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2015).

Prasetyo menyadari bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil tidak akan bisa membuat semua pihak setuju.

"Pas ada pro dan kontra. Makanya perlu penjelasan," ucap mantan politisi Partai Nasdem itu. (Baca: Pegiat HAM Tolak Pembentukan Tim Rekonsiliasi oleh Pemerintah)

Dia mengatakan saat ini Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu juga masih digodok. Komite itu akan berisi 15 orang yang terdiri atas unsur korban atau masyarakat, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan TNI, purnawirawan kepolisian dan beberapa tokoh yang kredibel.

Komite tersebut nantinya akan bekerja di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo. Komite itu akan bekerja menuntaskan enam kasus pelanggaran HAM yakni kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talang Sari di Lampung 1989, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Ada tiga tahapan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu. Pertama, sejumlah instansi akan merancang mekanisme penyelesaian melaui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kemudian dilaporkan kepada Presiden.

Tahap kedua adalah perlu adanya komitmen Presiden untuk menyatakan kesediaannya menyampaikan permohonan maaf yang disampaikan pada Hari HAM sedunia pada 10 Desember. (Baca: Soal Rekonsiliasi Pelanggaran HAM, Mengapa Jaksa Agung yang Sangat Aktif?)

Tahap selanjutnya adalah tindakan pemulihan dan rehabilitasi, termasuk upaya penyaluran santunan dan kebijakan kesejahteraan bagi para korban dan keluarganya. Semua tindakan tersebut wajib dilaporkan Presiden dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2016.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X