Survei SMRC: Kondisi Hukum Era SBY Lebih Baik Dibanding Era Awal Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri menjadi gambaran buruk kondisi penegakan hukum di era awal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil survei yang dilakukan SMRC atas kinerja Presiden Jokowi pascadilantik pada Oktober 2014.

"38 persen warga menyatakan kondisi hukum Indonesia buruk. Sementara yang menyatakan baik hanya 32 persen," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Jika dibandingkan dengan kondisi penegakkan hukum di tahun terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi di era Jokowi mengalami penurunan. Tingkat kepuasan warga di era SBY mencapai 33,4 persen. Sebanyak 35,8 persen warga yang menyatakan kondisi penegakkan hukum di era SBY buruk.

Sementara itu, kondisi politik di era Jokowi juga tidak bernasib lebih baik. Ia mengatakan, sebanyak 37,5 persen warga menyatakan kondisi politik buruk. Hanya 24 persen warga yang menyatakan kondisi politik lebih baik.

Menurut Djayadi, salah satu hal yang mendapat sorotan publik terkait sikap politisi di parlemen. Para wakil rakyat itu justru lebih sibuk mengurusi persoalan dana aspirasi daripada memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Soal partai yang inginnya nambah uang untuk partai melulu," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei - 2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen.