Bareskrim Incar Tiga Kepala Daerah di Kasus Korupsi

Kompas.com - 09/07/2015, 18:15 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso saat ditemui seusai menghadiri peresmian di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso saat ditemui seusai menghadiri peresmian di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menyebut, dalam waktu dekat ini akan ada tiga kepala daerah di Indonesia yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada dua orang bupati dan seorang gubernur. Mereka semua kena kasus korupsi," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Kamis (9/7/2015).

Pria yang populer disapa Buwas itu tidak mau menyebut siapa saja ketiga kepala daerah itu. Ia meminta Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan konferensi pers soal penetapan tersangka itu.

"Jangan semua Kabareskrim yang jawab. Biar direkturnya saja yang bicara," ujar Buwas.

Ketiga orang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berbeda. Status tersebut, lanjut Buwas, telah melalui penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama sebelumnya. Perkara itu sendiri, ada yang berasal dari laporan masyarakat, ada juga yang berasal dari penyelidikan penyidik Bareskrim Polri.

Adapun, soal kerugian negara, Buwas telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengauditnya. Berdasarkan koordinasi dengan BPK, hasil audit kerugian negara itu akan didapatkan dalam waktu dekat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Nasional
Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X