Pos Pengaduan Calon Pimpinan KPK Dibuka di 17 Provinsi

Kompas.com - 09/07/2015, 15:26 WIB
Abdullah Dahlan kompas.com/dani prabowoAbdullah Dahlan
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi masyarakat sipil membuka pos pengaduan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di belasan daerah. Melalui pos pengaduan ini, masyarakat diharap berperan dalam memberikan informasi tiap calon pimpinan KPK.

"Membuka ruang berpartisipasi bagi masyarakat. Karena ini penting dikawal, ini terkait masa depan KPK," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, di Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).

Adapun daerah yang menjadi pos pengaduan itu adalah DKI Jakarta, di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, 12740. Telepon 021-7901885/7994015 email: icw@antikorupsi.org. Kemudian di Daerah Istemewa Yogyakarta dengan alamat Pukat UGM dan dapat melalui kontak 085729105518.

Selanjutnya adalah Sulawesi Selatan melalui Swadaya Mitra Bangsa (0411-845158), dan Sumatera Utara melalui Sahdar (085260205104). Lainnya, pos pengaduan dibuka di Banten, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Riau, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel KPK telah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, 194 pendaftar dari berbagai latar belakang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, pada seleksi tahap kedua, para pendaftar diminta membuat makalah. Dalam seleksi ini, 190 pendaftar mengerjakan tes objektif berupa tes pilihan ganda dengan soal-soal seputar perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, undang-undang KPK, serta pengorganisasian lembaga KPK dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah.

Pembuatan makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi dilakukan pada 8 Juli dan hasilnya akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan asessment pada para pendaftar 27-28 Juli.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus. Wawancara 24-27 Agustus. Dan laporan akan disampaikan pansel pada Presiden Joko Widodo 31 Agustus 2015.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X