Kompas.com - 09/07/2015, 08:57 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi. KOMPAS.com/ Karnia SeptiaAnggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII Kurtubi mempertanyakan alasan pimpinan DPR mengalihkan mitra kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Komisi VII ke Komisi X. Menurut dia, keputusan tersebut kurang tepat.

"Menristek ini kan juga terkait masalah energi, masalah lingkungan, energi terbarukan. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga didorong untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi sektor itu," kata Kurtubi, saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Kurtubi mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemindahan mitra kerja tersebut, baik dari pimpinan Komisi VII maupun pimpinan Fraksi Nasdem. Sementara dari salinan surat yang diterima para peliput di parlemen, surat itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto dan dilayangkan kepada masing-masing pimpinan fraksi pada 1 Juli 2015.

Kurtubi menyayangkan jika hal itu telah menjadi keputusan. Ia mengatakan, Komisi VII saat ini membutuhkan back up dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian energi jangka panjang yang konvensional. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan efisiensi energi.

"Konkretnya, kita berusaha mengurangi penggunaan energi fosil dan efesiensi energi. Nah, ini butuh penelitian teknis dan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia khawatir, jika mitra kerja Kementerian Ristek dipindahkan ke Komisi X justru akan membebani komisi itu. Menurut dia, persoalan teknis energi merupakan persoalan rumit.

"Apa mereka mengerti soal energi? Pertanyaan besarnya, maaf ya, pimpinan komisinya mengerti. Bahkan mungkin anggota mengerti tidak? Struktur cost, teknisnya?" kata Kurtubi.

Selain Kementerian Ristek, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga berpindah mitra kerja dari Komisi II ke Komisi V. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bermitra dengan Komisi IV.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.