Perpres Antikriminalisasi Pejabat Rentan Dimanfaatkan Koruptor

Kompas.com - 08/07/2015, 17:44 WIB
Korupsi. s3images.coroflot.comKorupsi.
EditorFidel Ali Permana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menilai wacana penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden terkait antikriminalisasi pejabat rentan dimanfaatkan oknum tertentu untuk melancarkan tindak pidana korupsi.

"Peraturan presiden (Perpres) tentang antikriminalisasi pejabat berpotensi dijadikan "bumper" oleh pejabat melakukan tindak pidana korupsi," kata Oce Madril di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/6/2015).

Menurut Oce, perpres antikriminalisasi pejabat tidak begitu relevan dengan tujuannya yakni untuk melindungi pejabat dari kriminalisasi dalam mempercepat pembangunan dan mengeluarkan kebijakan di daerah.

Untuk menghindarkan pejabat dari jeratan hukum saat mengeluarkan kebijakan atau melakukan pencairan anggaran, menurut Oce, pemerintah cukup menjamin dan memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum.

"Pemerintah cukup memastikan bahwa proses yang dijalankan sesuai prosedur," kata dia.

Kendati demikian, kata Oce, apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat di daerah bertentangan dan melanggar hukum, maka harus tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Sepanjang kebijakannya salah (bertentangan dengan hukum) ya tetap salah," kata dia. (Baca: Pimpinan KPK Anggap Tak Perlu Ada Perpres Antikriminalisasi Pejabat)

Selain itu, menurut dia, apabila Perpres tersebut akhirnya dikeluarkan, maka dalam kasus tertentu berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi apabila terdapat kasus pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi serta mengeluarkan kebijakan yang merugikan negara.

"Yang tetap berlaku tetap Undang-Undang, karena Presiden tidak dapat menganulir Undang-Undang," kata dia. (Baca: KPK Tidak Akan Terpengaruh Perpres yang Lindungi Pejabat Korup)

Sebelumnya, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, rencana penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden terkait antikriminalisasi pejabat dimaksudkan untuk kebaikan negara atau pro-negara. "Ini pro-negara, supaya negara jalan," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Rencana perpres atau inpres tersebut agar pejabat di daerah dapat mempercepat pelaksanaan anggaran di daerah. (Baca: Wapres: Apa Urusannya KPK Menolak Perpres Anti-kriminalisasi Pejabat?)



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X