Kompas.com - 08/07/2015, 15:42 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Presiden Joko Widodo melantik Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan Marciano Norman sedangkan Gatot Nurmantyo dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Presiden Joko Widodo melantik Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan Marciano Norman sedangkan Gatot Nurmantyo dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko.
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa revisi aturan dilakukan pemerintah beberapa kali karena menyesuaikan perbedaan. Kadang-kadang, kata Kalla, situasi nasional berubah sehingga perlu penyesuaian pada peraturan yang diterbitkan.

"Ya karena kadang-kadang situasinya agak berbeda, nanti kita sesuaikan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali merevisi aturan. Yang terakhir adalah revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. (Baca Revisi Peraturan Pemerintah)

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo menilai revisi aturan, yang dilakukan dalam waktu singkat setelah diterbitkan, menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan yang kurang baik. Menurut dia, kasus revisi seperti itu dapat diantisipasi apabila menteri di jajaran Kabinet Kerja mendengarkan aspirasi dari masyarakat bawah, terutama kalangan buruh. (Baca Berkali-kali Revisi Aturan, Manajemen Pemerintahan Jokowi Dinilai Amburadul)

Selain itu, peraturan tersebut juga tidak perlu menjadi polemik apabila jajaran ring satu Istana Kepresidenan bersedia meneliti terlebih dahulu setiap usulan peraturan yang disodorkan menteri.

Dua hari setelah meneken Perpres Nomor 46/2015, Presiden Jokowi memerintahkan untuk merevisi perpres tersebut. Revisi itu dilakukan setelah kalangan pekerja memprotes PP itu. Protes itu terkait ketentuan pencairan dana JHT, khususnya bagi pekerja peserta JHT yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja. (baca: Diprotes, Pemerintah Akhirnya Revisi Aturan soal Jaminan Hari Tua)

Revisi perpres hanya menyangkut ketentuan pencairan JHT bagi pekerja peserta JHT yang terkena PHK atau berhenti bekerja sebelum 1 Juli 2015. Dengan demikian, pencairan JHT bagi pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja tidak perlu menunggu kepesertaan JHT selama 10 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden juga pernah membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini. (baca: Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.