Setya Novanto Bantah DPR "Ngotot" soal Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto berkilah DPR tidak ngotot meloloskan dana aspirasi atau yang disebut Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP). Menurut dia, DPR hanya mengingatkan bahwa UPD2DP itu merupakan amanat dari Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Enggak, enggak ngotot," kilah Novanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Novanto menjelaskan, alokasi dana aspirasi ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. DPR, sebut dia, hanya meneruskan apa yang sudah dicantumkan dalam UU MD3.

"Di dalam UU MD3, ada kewajiban dapil, semuanya kita serahkan kepada pemerintah," ucap politisi Partai Golkar itu.

Novanto sebelumnya sempat menyinggung dana aspirasi saat pidato penutupan masa sidang IV DPR, Selasa (7/7/2015). Pimpinan DPR, kata Novanto, mengharapkan pemerintah dapat sepakat untuk mengakomodasi usulan program yang sudah diinisiasi oleh DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Walaupun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara fraksi, usulan program ini dapat berasal dari inisiatif anggota DPR, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya," ucap Novanto. (Baca: Pemerintah Tolak Dana Aspirasi, Ketua DPR "Keukeuh" Minta Disetujui)

Perwakilan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menegaskan, pemerintah dipastikan tidak mengalokasikan anggaran untuk dana aspirasi bagi DPR pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah akan fokus pada sektor yang dianggap bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

"Sudah final, tidak ada dana aspirasi pada RAPBN 2016," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2015). (Baca: Istana: Sudah Final, Tidak Akan Ada Dana Aspirasi pada RAPBN 2016)

Menurut Teten, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama tidak menghendaki adanya dana aspirasi itu. Apabila DPR tetap bersikeras untuk meloloskan dana itu, maka Teten memastikan bahwa hal tersebut tak akan disetujui pemerintah.

"Terserah saja kalau masih mau diajukan, tetapi keputusan presiden begitu (tidak ada dana aspirasi pada RAPBN 2016)," ujar dia.