Kompas.com - 08/07/2015, 09:07 WIB
Deretan kursi kosong saat rapat paripurna pengesahan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2013 di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2014). KOMPAS / HERU SRI KUMORODeretan kursi kosong saat rapat paripurna pengesahan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2013 di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) khawatir dengan kondisi DPR periode 2014-2019, yang minim prestasi dan pencapaian. DPR saat ini dianggapnya lebih memperjuangkan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat luas.

“Memang sangat mengecewakan DPR saat ini. Kondisi ini lebih parah dari DPR sebelumnya,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Minimnya prestasi DPR saat ini, kata dia, bisa dilihat dari pencapaian di bidang legislasi. Dalam masa sidang keempat, DPR tak bisa mengesahkan satu pun undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas. (Baca: Masa Sidang IV DPR Berakhir, Tak Ada Satu Pun UU yang Disahkan)

Adapun sejak awal periode, DPR baru mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah, yang keduanya berhubungan langsung dengan partai politik.

Ironisnya, lanjut Lucius, di tengah minimnya prestasi ini, DPR justru memiliki banyak keinginan yang membutuhkan anggaran besar, seperti pembangunan gedung baru DPR hingga usulan dana aspirasi Rp 11,2 triliun per tahun.

"Dengan hampa prestasi, tak ada alasan bagi DPR untuk diapresiasi dengan mengabulkan permintaan anggaran untuk berbagai program yang bombastis seperti dana aspirasi. Bagaimana mau mendukung rencana mereka jika urusan mendasar terkait kerja utama mereka tak diperlukan sama sekali,” ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya. (Baca: "Anggota DPR Itu Menyelesaikan Kepentingan Pribadi Dulu")

"Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

Nasional
Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Nasional
Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.