Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Cari Pemilik Antena yang Diduga Penyebab Jatuhnya Hercules

Kompas.com - 07/07/2015, 21:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan, hingga saat ini, TNI AU belum menemukan pemilik antena yang diduga menjadi penyebab jatuhnya Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara, pekan lalu. Menurut Agus, dugaan tersebut diketahui melalui hasil investigasi sementara.

"Pemilik antena belum ketemu, kabur," ujar Agus saat ditemui seusai mengikuti acara buka puasa bersama TNI dengan Presiden dan Wakil Presiden di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2015).

Agus mengungkapkan, dari hasil investigasi sementara, diketahui bahwa Hercules yang lepas landas dari Lanud Soewondo pada Selasa (30/6/2015) pukul 11.45 WIB itu mengalami kerusakan pada mesin nomor empat. Hal tersebut menyebabkan pilot Hercules memilih untuk menambah kecepatan dan berputar kembali ke arah landasan.

Saat ingin menambah kecepatan, kata Agus, Hercules terhalang antena yang tingginya melebihi 150 kaki. Akibatnya, pilot mengarahkan pesawat ke arah kanan dan menabrak kubah sebelum akhirnya jatuh.

Agus membantah masalah kelebihan beban menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Menurut dia, aturan penerbangan sudah mengatur mengenai berat maksimal muatan dalam pesawat.

"Tidak ada, mana ada penerbangan boleh overload. Ngarang itu, tidak ada," kata Agus.

Sebelumnya, saat ditemui pada Kamis (2/7/2015) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmanto mengatakan bahwa meski ada masalah mesin, pesawat jenis angkut militer itu sebenarnya bisa saja selamat jika tidak menabrak antena.

Dwi meyakini, jika hal itu terjadi di bandara seperti Halim yang tak memiliki hambatan di luar lapangan udara dengan antena tinggi, pesawat bisa kembali selamat. Namun, menurut dia, di lingkungan Lanud Soewondo, Medan, terdapat antena-antena tinggi.

Padahal, dalam aturan penerbangan, sebut Dwi, tidak boleh ada obstacle atau gangguan pada navigasi penerbangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com