Kepala Daerah Belum Tentu Kebal Hukum dengan Perpres Anti-kriminalisasi

Kompas.com - 07/07/2015, 19:31 WIB
Pelaksana tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Senno Adji melakukan konferensi pers bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPelaksana tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Senno Adji melakukan konferensi pers bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa rencana pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjamin kepala daerah untuk tidak dikriminalisasi dalam mengambil kebijakan pembangunan tidak lantas membuat mereka kebal hukum. Kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tetap akan dijerat hukum.

"Bila ada mens rea (niat jahat) di balik kebijakan itu, UU Tipikor berlaku bagi pelanggaran," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2015).

KPK mengapresiasi bila penerbitan peraturan presiden itu dimaksudkan untuk pencegahan korupsi. Indriyanto mengatakan, KPK akan berpijak pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila penyelenggara negara menyimpangi kebijakannya.

"(Akan ditindak) jika jelas-jelas ada mens rea, antara lain kick back di balik kebijakan-kebijakan yang dibuat," kata Indriyanto.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun draf perpres anti-kriminalisasi kepala daerah tersebut. Dengan perpres itu, kepala daerah diharapkan tidak lagi takut terjerat kasus hukum jika mengambil langkah tegas untuk percepatan pembangunan proyek. Jika ada aturan yang dilangkahi dalam mempercepat realisasi proyek di daerah, penyelesaiannya akan didorong melalui jalur administrasi. (Baca: Jusuf Kalla Ingin Kebijakan Pembangunan Daerah Tak Diganggu oleh Kriminalisasi)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, peraturan tersebut dibuat bukan untuk berkompromi dengan praktik korupsi. (Baca: Perpres Jaminan Antikriminalisasi Bukan Kompromi terhadap Korupsi)

Percepatan pembangunan itu antara lain untuk mendorong penyerapan anggaran tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa penyerapan anggaran pembangunan daerah per 30 Juni 2015 baru mencapai 25,92 persen. Pada semester kedua, penyerapan anggaran pembangunan daerah diharapkan bisa di atas 50 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X