Mendagri: Keamanan Pilkada Serentak Kita Jaga Sama-sama

Kompas.com - 07/07/2015, 13:42 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Komnas HAM Nur Kholis, seusai menandatangani nota kesepahaman di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2015. Ia tidak khawatir akan terjadi gangguan keamanan meski pemenuhan anggaran pengamanan pilkada untuk Polri masih kurang Rp 564 miliar.

Tjahjo menjelaskan, anggaran pengamanan pilkada serentak memang penting, tapi sifatnya tidak baku dan bisa dikomunikasikan. Ia menjamin tak akan ada pihak, baik itu partai politik ataupun DPR yang menggunakan alasan kekurangan anggaran pengamanan untuk memundurkan waktu pelaksanaan pilkada.

"Oh, tetap (berjalan), yang penting KPU-nya siap, Bawaslu-nya siap. Faktor keamanan, mari kita jaga sama-sama. Saya kira anggaran masih bisa dibicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, anggaran penyelenggara pemilu untuk KPU dan Bawaslu telah tersedia. Tjahjo merasa belum ada alasan yang membuat pelaksanaan pilkada serentak dapat diundur.


"Tinggal anggaran pengamanan. Pengamanan kan relatif, enggak bisa jadi patokan, tapi tetap diperhatikan," ujarnya.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, anggaran pengamanan pilkada serentak yang diajukan Polri belum sepenuhnya disetujui pemerintah daerah. Dari total anggaran sebesar Rp 1.127.354.266.452 yang diajukan, baru 49,95 persen yang telah dipenuhi. (Baca Polri Masih Kurang Rp 564 Miliar untuk Amankan Pilkada)

"Sehingga, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 50,05 persen atau Rp 564.219.578.152," kata Badrodin saat rapat konsultasi gabungan antara pemerintah dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

 

Badrodin mengatakan, sesuai dengan Pasal 116 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, biaya penyelenggaraan pilkada serentak dibebankan pada APBD dan dapat didukung APBN. Saat ini, para kepala polda dan polres di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 telah dan sedang berkoordinasi dengan pemda setempat untuk menyelesaikan persoalan anggaran ini.

Badrodin menambahkan, Polri telah menyusun pola pengamanan dengan mengedepankan penugasan oleh polda setempat untuk menangani permasalahan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tak diinginkan, Polri telah mengusulkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN. Besarnya Rp 54.921.094.850, yang terdiri atas anggaran pergeseran pasukan dari back up polda terdekat ke polda yang terjadi peristiwa sebesar Rp 22.532.202.000.

"Serta Rp 32.388.892.850 untuk pergeseran dari Mabes Polri ke polda atau polres," kata Badrodin.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X