PKB Tetap Dukung Dana Aspirasi, tetapi Tidak "Ngotot"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa tetap mendukung usulan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 11,2 triliun per tahun meski pemerintah sudah memutuskan menolak usulan tersebut. PKB akan menunggu penolakan resmi dari pemerintah.

"Tapi kita sih enggak ngotot-ngotot banget. Kalau tidak (dikabulkan), ya tidak apa-apa," kata Ketua Fraksi PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Karding mengatakan, dana aspirasi ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan di setiap daerah. Sebab, dia menganggap, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang selama ini dilakukan pemerintah tak efektif.

"Yang penting alur anggaran tetap sesuai Undang-Undang yang ada. Kita enggak pegang anggaran," ucapnya.

Menurut Karding, PKB tidak masalah sesekali berbeda sikap dengan pemerintah atau pun parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dalam pertemuan di Istana beberapa waktu lalu, sudah menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo soal dana aspirasi ini.

DPR tetap keukeuh mengusulkan dana aspirasi daerah pemilihan. Saat berpidato dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV DPR, Ketua DPR Setya Novanto kembali menyinggung soal dana aspirasi ini. (baca: Pemerintah Tolak Dana Aspirasi, Ketua DPR "Keukeuh" Minta Disetujui)

Perwakilan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menegaskan, pemerintah dipastikan tidak mengalokasikan anggaran untuk dana aspirasi bagi DPR pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah akan fokus pada sektor yang dianggap bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

"Sudah final, tidak ada dana aspirasi pada RAPBN 2016," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2015). (Baca: Istana: Sudah Final, Tidak Akan Ada Dana Aspirasi pada RAPBN 2016)

Menurut Teten, Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama tidak menghendaki adanya dana aspirasi itu. Apabila DPR tetap bersikeras untuk meloloskan dana itu, maka Teten memastikan bahwa hal tersebut tak akan disetujui pemerintah.

"Terserah saja kalau masih mau diajukan, tetapi keputusan Presiden begitu (tidak ada dana aspirasi pada RAPBN 2016)," ujar dia.