Kata Kapolri, Tidak Mudah Capai Rekonsiliasi

Kompas.com - 03/07/2015, 15:50 WIB
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti fidel aliKapolri Jenderal Badrodin Haiti
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti memastikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia diselesaikan melalui rekonsiliasi, bukan melalui jalur yustisia.

"Ya, rekonsiliasi itu untuk pelanggaran berat HAM. Ada tujuh yang diidentifikasi, mulai dari peristiwa 1965, Talangsari, Semanggi I, II, Wasior dan lainnya," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

"(Penyelesaian melalui jalur yustisia) itu sudah tidak lagi kalau sudah direkonsiliasi," lanjut Badrodin. (Baca: Kontras: Seolah-olah Negara Hadir Lewat Rekonsiliasi, Padahal Tidak!)

Namun, Badrodin mengatakan bahwa tidak mudah untuk sampai ke tahap tersebut. Butuh waktu lama dan pembicaraan secara komprehensif antara pihak negara, korban dan keluarga serta pegiat HAM demi tercapai hal itu.

Saat ini, lanjut Badrodin, Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu yang telah dibentuk tengah melakukan penjajakan kepada korban atau keluarganya sebagai langkah awal terjadinya rekonsiliasi. (baca: "Kenapa Giliran Bicara Rekonsiliasi Jaksa Agung 'Getol' Sekali?")

"Apa tuntutan mereka? Masih dijajaki. Kita kan juga perlu mensosialisasikan apa sih yang disebut rekonsiliasi itu. Setelah itu negara minta maaf, lalu (korban atau keluarga) mau direhabilitasi atau diapakan, masih panjang," ujar Badrodin.

Jaksa Agung sebelumnya mengatakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Setidaknya, ada tiga tahapan yang akan dilalui jika proses rekonsiliasi berjalan. (Baca: Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi dengan Korban Pelanggaran Berat HAM)

Tiga tahapan rekonsiliasi itu ialah pernyataan bahwa ada pelanggaran HAM, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya.

Prasetyo mengatakan, keputusan apa pun pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, kesepakatan yang ada merupakan langkah terbaik.

Anggota komite disepakati sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Polri, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang berkompeten dalam penegakan HAM.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Nasional
Protes ke Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ini yang Dikatakan Politikus PDI-P

Protes ke Pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ini yang Dikatakan Politikus PDI-P

Nasional
Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X