Upaya Rekonsiliasi Dinilai Hanya untuk Memenuhi Janji Kampanye Jokowi

Kompas.com - 03/07/2015, 11:55 WIB
Keluarga korban pelanggaran HAM saat datang ke Kantor Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8/2014). Indra Akunto/Kompas.comKeluarga korban pelanggaran HAM saat datang ke Kantor Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Niat pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan korban pelanggaran berat HAM dipertanyakan. Pasalnya, niat rekonsiliasi itu tidak memuat opsi penyelesaian secara hukum.

"Kesannya hanya main-main," kata anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menuturkan, rekonsiliasi yang direncanakan pemerintah seharusnya tidak menghilangkan fakta sejarah dan waktu terjadinya peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Terlebih, ada beberapa rekomendasi terkait kasus pelanggaran berat HAM yang mengindikasikan keterlibatan tokoh tertentu.

"Pemerintah harus mengubah pola pikir, pelajari sejarah, pelanggaran itu diidentifikasi, temukan pelaku, faktor pemicu dan korban," ujarnya. (Baca: Kontras: Seolah-olah Negara Hadir Lewat Rekonsiliasi, Padahal Tidak!)

Jika pemerintah melakukan rekonsiliasi hanya dengan pengakuan kesalahan dan meminta maaf, Erma menilai hal itu hanya sebatas pencitraan pemerintah untuk memenuhi janji kampanye. Ia berharap ada upaya lebih serius dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM.

"Jadi enggak bisa hanya dilihat, terus minta maaf, dan selesai. Itu pasti ada target politik terselubung. Saya melihatnya ini sebagai pemenuhan janji kampanye saja," ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Setidaknya, ada tiga tahapan yang akan dilalui jika proses rekonsiliasi berjalan. (Baca: Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi dengan Korban Pelanggaran Berat HAM)

Tiga tahapan rekonsiliasi itu yakni pernyataan bahwa ada pelanggaran HAM, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya.

Prasetyo mengatakan, keputusan apa pun pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, kesepakatan yang ada merupakan langkah terbaik.

Anggota komite disepakati sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Polri, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang berkompeten dalam penegakan HAM.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X