Kompas.com - 02/07/2015, 15:00 WIB
Kapolri Jenderal Pol Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung, 1 Desember 1970. Dalam percakapan-percakapan selesai sidang, ia menginginkan agar orang yang bersalah dalam peristiwa 6 Oktober dihukum. KOMPAS/HendrantoKapolri Jenderal Pol Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung, 1 Desember 1970. Dalam percakapan-percakapan selesai sidang, ia menginginkan agar orang yang bersalah dalam peristiwa 6 Oktober dihukum.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS
- Belajar dari masa lalu. Peristiwa itu terjadi tahun 1969. Sudah 46 tahun lalu! Harian Kompas, 2 Juli 1969, mengutip instruksi Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Bertepatan dengan Hari Bhayangkara, Kapolri Hoegeng memerintahkan kepala polda untuk mendaftarkan kekayaan semua unsur pimpinan Komando Keamanan Pelabuhan sebelum ataupun sesudah melakukan tugas pelabuhan.

Jika Hoegeng masih hidup, mungkin dia menangis melihat situasi saat ini. Seperti dituturkan dalam buku Hoegeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, Hoegeng pernah menulis memo kepada Kapolri Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo pada 1977. Hoegeng menulis, "Wid, sekarang ini kok polisi kaya raya. Sampai-sampai ada yang punya rumah di Kemang. Dari mana duitnya?" "Sebagai mantan Kapolri, saya benar-benar prihatin dan malu dengan adanya kasus ini."

Sebagai sosok polisi yang jujur dan bersih serta menghindari konflik kepentingan, Hoegeng pernah meminta Merry, istrinya, menutup toko bunga yang baru dirintis. Hoegeng tak ingin ada konflik kepentingan. Sebagaimana ditulis Suhartono dalam buku Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan (2013), Hoegeng tidak ingin memanfaatkan posisi, kekuasaan, dan jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Saat pemilik rumah sewaan tak mau dibayar rumah sewaannya, Hoegeng membayarnya dengan wesel pos.

Menurut cerita Aditya Soetanto Hoegeng (Didit), putra kedua Hoegeng, seperti dikisahkan dalam buku karya Suhartono, Hoegeng tidak pernah mau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. "Saat melakukan kunjungan ke daerah, kadapol selalu memberikan bingkisan berupa makanan atau buah-buahan. Bingkisan itu sudah diletakkan di pesawat sebelum Papi naik. Namun, saat Papi melihat bingkisan itu, ia turun lagi dan meminta bingkisan itu diturunkan. Papi tak mau terbang sebelum barang tersebut disingkirkan dari pesawat," tutur Didit.

Instruksi Hoegeng yang mewajibkan pejabat menyerahkan laporan kekayaan 46 tahun lalu itu baru terwujud secara formal setelah era Reformasi melalui Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Tap MPR dan UU itu pun sering dilanggar secara terbuka. Bahkan, ada pejabat yang berani terang-terangan menolak mengisi laporan kekayaan itu.

Betapa visionernya Hoegeng untuk mencegah korupsi di Indonesia. Ide pelaporan kekayaan bagi kepolisian datang dari Hoegeng sebagai instrumen untuk mencegah korupsi. Tajuk Rencana Kompas, 16 Juli 2004, menulis, "Benar Akan Berantas KKN? Belajarlah dari Hoegeng".

Ya, Hoegeng memang sosok jujur, bersih, berkarakter. Kapolri periode 1968-1971 itu pernah berkata, "Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan dengan garam."

Karier Hoegeng, polisi yang jujur, bersih, dan punya prinsip itu, berakhir ketika dia mengundurkan diri sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971. Dia ditawari Presiden Soeharto untuk menjadi duta besar di Swedia ataupun Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Namun, tawaran itu ditolak Hoegeng.

"Papimu ini seorang polisi dan harusnya ditugaskan sebagai polisi saja, bukan dubes. Untuk menjadi dubes harus seorang diplomat," ujar Didit menceritakan alasannya.

Kehidupan memang sudah berubah, tetapi kejujuran Hoegeng adalah sesuatu nilai yang seharusnya universal.

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2015 dengan judul "Belajar Jujur dari Hoegeng".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X