"TNI Bisa Fokus Empat Hal untuk Siasati Keterbatasan Anggaran Alutsista"

Kompas.com - 02/07/2015, 10:33 WIB
Anggota TNI memasukkan kursi pesawat yang ditemukan di antara puing pesawat Hercules C-130 TNI AU, 1 Juli 2015. Pesawat Jatuh pada Selasa di Jalan Jamin Ginting, Medan, dua menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo pukul 12.08. AFP PHOTO / ATARAnggota TNI memasukkan kursi pesawat yang ditemukan di antara puing pesawat Hercules C-130 TNI AU, 1 Juli 2015. Pesawat Jatuh pada Selasa di Jalan Jamin Ginting, Medan, dua menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo pukul 12.08.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sekaligus Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma menilai bahwa kecelakaan pesawat Hercules C-130 merupakan wujud problem struktural yang sudah lama ada terkait alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia.

"Sehingga menurut saya tidak ada pilihan lain bagi sistem alutsista Indonesia selain harus dilakukan peninjauan ulang secara betul," kata Rizal di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran pertahanan negara dari segi APBN, Rizal Sukma mengusulkan kepada TNI untuk fokus pada empat area. Fokus pertama adalah membangun kemampuan mobilitas pertahanan di darat, laut, dan udara dengan memprioritaskan pada pengadaan alat-alat transportasi militer.

"Implikasi area ini cukup banyak, seperti untuk mengangkut pasukan dalam sebuah operasi nonmiliter yang sangat tergantung pada kecepatan dan pergerakan pasukan," ucapnya.

Kedua, memperkuat kemampuan pengintaian dan penginderaan. Sebab, kaitan yang dimiliki oleh area ini sangat besar terhadap prioritas pemerintah yang lain, seperti masalah pencurian ikan, pelanggaran perbatasan, dan penyelundupan.

Ketiga, fokus pada bidang yang memiliki kaitan dengan operasi bersifat kemanusiaan, seperti bantuan kemanusiaan pascabencana.

Keempat, peningkatan peran dan kontribusi TNI pada perdamaian dunia, terutama dalam tugas penjaga perdamaian yang inisiatifnya berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Rizal, saat ini jumlah anggota TNI yang terlibat dalam pasukan penjaga perdamaian sebanyak 2.000 orang dan sedang berusaha ditingkatkan menjadi 4.000 orang.

Kapasitas untuk menjaga perdamaian dunia, kata Rizal, penting karena hal tersebut sesuai dengan tuntutan konstitusi. Ini juga memberi pengalaman bagi anggota TNI yang terlibat, membawa nama Indonesia, dan membantu Indonesia dalam pembangunan industri pertahanan.

"Empat area itulah yang menurut saya harus dijadikan fokus, tidak perlu terlalu jauh, mengingat anggaran pertahanan sekarang juga terbatas, hanya sekitar 8,3 miliar dollar AS," kata Rizal.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan alutsista militer harus segera diperbarui secara bertahap. "Tentu pasti rencana Pemerintah memperbarui alutsista kita secara bertahap. Kalau pesawat angkut memang (Pemerintah) baru beli CN-295," kata Wapres.

Terkait armada Hercules yang mengalami kecelakaan di Medan, Wapres mengatakan pesawat tersebut sudah tua dan Indonesia memiliki pesawat sejenis Hercules sebanyak 20 unit.

"Memang ini pesawat tua, sudah 50 tahun, tapi ini mau diretrofit. Semua memang kita punya 20 Hercules. Tentara itu baru beli pesawat tahun 1950-1960, waktu zamannya Bung Karno dan zaman Jenderal Yusuf. Tahun 1960 itu awal-awal (beli) Hercules," jelas Wapres.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X